Tutup Iklan

Peran Pemberitaan Pemerintah dalam Komunikasi Publik Masa Kini

Opini ini ditulis Joko Priyono S.Sos M.Si, Kepala Seksi Komunikasi dan Desiminasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten

 Joko Priyono (Istimewa)

SOLOPOS.COM - Joko Priyono (Istimewa)

Tema penguatan pemberitaan pemerintah sebagai bagian strategi kebijakan komunikasi publik menjadi masalah urgen di tengah banjir informasi. Kini setiap orang atau lembaga bisa menjadi sumber informasi. Tidak saja media-media mainstream sebagai pemain lama, tapi kemunculan media sosial dan juga portal pemberitaan pemerintah sebagai newcomers, menjadikan kompetisi penyaji infomasi dan sumber berita menjadi lebih menarik.

Gelagatnya, institusi-institusi pemerintah dari pusat sampai daerah oleh aparatur sipil negara yang ditugasi sebagai pelaku bidang informasi dan komunikasi publik mulai rajin menggelontorkan informasi untuk meneguhkan citra lembaganya. Tidak hanya itu, tentunya dengan pemberitaan bersumber portal resmi pemerintah itu diharapkan bisa menjadi corong resmi pemerintah, jika ada kesimpang-siuran berita yang menjurus hoaks, merugikan banyak pihak dan cenderung mengotori alam jernih berpikir masyarakat.

Fenomena penguatan pemberitaan pemerintah sebagai bagian komunikasi publik menjadi gejala yang baik. Artinya, pemerintah terlihat semakin tahu diri untuk konsen dan fokus atas kuantitas serta kualitas pesan berita yang disebar-luaskan. Tujuannya tidak lain adalah untuk merebut segmentasi pembaca, khususnya masyarakat yang dilayani agar mendapatkan informasi langsung dari para pengambil kebijakan publik. Penguatan pemberitaan pemerintah dan langkah komunikasi publik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

Menurut Dennis Dijkzeul dan Markus Moke (2005), komunikasi publik sebagai kegiatan dan strategi komunikasi yang ditujukan kepada khalayak sasaran. Adapun tujuan komunikasi publik adalah untuk menyediakan informasi kepada khalayak sasaran dan untuk meningkatkan kepedualian dan memengaruhi sikap atau perilaku khalayak sasaran.

Pengertian lebih mendalam bisa disandingkan dengan pendapat Judy Pearson dan Paul Nelson (2009) mendefinisikan komunikasi publik atau public speaking sebagai proses menggunakan pesan untuk menimbulkan kesamaan makna dalam sebuah situasi di mana seorang sumber mentransmisikan sebuah pesan ke sejumlah penerima pesan yang memberikan umpan balik berupa pesan atau komunikasi nonverbal dan terkadang berupa tanya jawab.

Dalam komunikasi publik, sumber menyesuaikan pesan yang dikirimkan kepada penerima pesan dalam rangka untuk mencapai pemahaman yang maksimal. Terkadang, secara virtual penerima pesan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh sumber pesan atau bahkan tidak mengerti sama sekali.

Kalau penguatan pemberitaan dipilih sebagai salah satu strategi komunikasi publik pemerintah dalam penyebarluasan informasi, sekaligus mendasarkan pendapat para ahli di atas, penulis berpendapat ada beberapa konsep dasar yang bisa ditempuh pemerintah agar langkah itu lebih efektif dan diterima masyarakat.

Pertama, mengangkat isu masyarakat. Tema pemberitaan pemerintah jangan lagi narsis sekadar mengedepankan ego kelembagaan atau pejabat sentris. Foto dipajang nyentrik di atas lay out berita, ditambah narasi berita yang sepihak, tentu bukan pesan yang elok. Pesan berita seperti ini masyarakat tentu tidak membutuhkan.

Justru tema berita yang mengangkat dampak-dampak kebijakan publik yang tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat, seyogyanya bisa dipotret sebagai feedback untuk didengar para pengambil kebijakan publik sesuai tugas dan kewenangannya, selanjutnya berbenah atas keputusan-keputusan yang ditempuh. Pesan umpan balik itu, jika dikemas dengan baik, menjadikan berita pemerintah lebih berjiwa.

Kedua, membuka ruang dialog. Para pelaku komunikasi publik tidak boleh terpasung pada budaya birokrasi yang hierarkis dan kaku. Memberi ruang bagi masyarakat dan pejabat figur berwacana penciptaan tatanan dan kondisi masa depan yang lebih baik, itu harus dibuka lebar. Para pejabat publik juga harus dipaksa membuka visi masa depannya. Harapan dan keinginan-keinginan warga itu jangan disumbat dengan aturan-aturan yang kaku dan membelenggu. Justru pendapat warga kecil yang lugu itu bisa difasilitasi dengan baik melalui kebijakan-kebijakan publik yang visioner dan membangun.

Ketiga, kemasan pesan berita yang menarik. Berita pemerintah tidak harus berjilid-jilid dalam kalimat-kalimat panjang menjemukan. Pesan berita itu yang sederhana dan lugas saja. Bukan lagi kalimat-kalimat yang ditumpuk dalam logika yang menjelimet. Masyarakat sebagai pembaca berita sudah banyak diselimuti masalah, tidak perlu disuguhi pesan berita yang berat. Bisa saja tema beritanya berat, tapi kemasan dan bahasa penyampaian yang lugas dan bernas akan membantu masyarakat pembaca mudah mencerna pesan yang disampaikan, senikmat makan kacang goreng sambil nonton sinetron.

Keempat, bermuatan pemberdayakan. Setiap daerah mempunyai potensi dan kekuatan yang tidak sama. Bisa jadi potensi dan kekuatan itu tidak terangkat melalui pemberitaan media konvensional. Pemberitaan pemerintah berkewajiban mengambil peran pemberdayaan potensi dan kekuatan yang dimiliki masyarakat atau pemerintah itu agar tumbuh dan berkembang. Berita yang memberdayakan itu lebih hidup. Dari situ masyarakat atau subsistem pemerintah itu didorong agar menggeliat dan berkontribusi lebih besar dalam kehidupan sesuai peran dan wadahnya.

Kelima, menggali nilai kebaikan. Filosofi pemberitaan pemerintah tidak lepas dari ruh jurnalistik itu sendiri. Ia harus ada di tengah masyarakat, menyulutkan opor kebenaran yang meredup, atau merawat nilai keadilan yang terzalimi. Nilai kebaikan yang ada dalam setiap peristiwa dan orang dalam peristiwa itu menjadi pesan moral yang harus disajikan penulis berita tanpa bermaksud harus menggurui. Tapi itulah nilai-nilai filosofis para jurnalis yang perlu diwarisi para pekerja kuli tinta masa kini. Termasuk juga penulis berita pemerintah, tentunya.


Berita Terkait

Berita Terkini

Tidak Main-Main

Essai ini telah terbit di Koran Solopos edisi 17 November 2021, ditulis oleh Rini Yustiningsih, jurnalis Solopos.

Banjir Brand di Solo

Essai ini telah terbit di Koran Solopos edisi 10 November 2021, ditulis oleh Arif Budisusilo, jurnalis senior Bisnis Indonesia.

Komunikasi Publik Pemerintah di Masa Krisis

Opini ini ditulis Joko Priyono S.Sos M.Si, Kepala Seksi Komunikasi dan Desiminasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten.

Jagal…

Essai ini telah diterbitkan di Koran Solopos edisi 3 November 2021, ditulis oleh jurnalis Solopos Sholahuddin.

Daya Mahadata

Essai ini telah diterbitkan di Koran Solopos edisi 27 Oktober 2021, ditulis oleh jurnalis Solopos Ichwan Prasetyo.

Toleran dan Bahagia

Essai ini telah diterbitkan di Koran Solopos edisi 20 Oktober 2021, ditulis oleh jurnalis senior Solopos Syifaul Arifin.

Ketidakpastian adalah Kepastian

Esai ini ditulis oleh Pemimpin Redaksi Solopos, Rini Yustiningsih, dan telah terbit di Koran Solopos edisi 13 Oktober 2021.

Youtuber Pemilik Klub Sepak Bola

Essai ini telah di Koran Solopos edisi 6 Oktober 2021, ditulis oleh Suwarmin, Direktur Bisnis dan Konten Solopos Group.

Pajak Orang Kaya, Adilkah?

Opini ini ditulis Andi S. Purnomo, S.S.T., L.L.M., alumni International Tax Center, Universiteit Leiden.

Peran Pemberitaan Pemerintah dalam Komunikasi Publik Masa Kini

Opini ini ditulis Joko Priyono S.Sos M.Si, Kepala Seksi Komunikasi dan Desiminasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten.

Sistem Pembayaran Pensiun di Indonesia

Opini ini ditulis Yuniar Yanuar Rasyid, Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat AP Kementerian Keuangan.

Trend Hybrid Learning dalam PPKM Level di Dunia Pendidikan

Opini ini ditulis Atiek Rachmawati, S.S, Alumnus Prodi Sastra Daerah FSSR (sekarang FIB) UNS dan Guru Bahasa Jawa SMA N 2 Grabag, Magelang.

Selama 16 Tahun Berhasil Provokasi Puluhan Orang Tinggalkan Zona Nyaman

Esai ini ditulis oleh Dr Aqua Dwipayana, Penulis Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional.

Membangun Ekosistem Lifelong Learning: Bagaimana Bertahan di Era Education 4.0?

Opini ini ditulis Astrid Widayani, SS., SE., MBA, dosen Manajemen Stratejik Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta, mahasiswa Doctoral Program Doctor of Business Administration, Business Transformation and Entrepreneurship-Business School Lausanne, Switzerland.

Melawan Begal Digital

Esai ini ditulis oleh Arif Budisusilo, jurnalis senior Bisnis Indonesia Group, dan telah terbit di Koran Solopos edisi 22 September 2021.

Pelayanan Publik Indonesia Tangguh

Essai ini ditulis oleh Siti Farida, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 21 Agustus 2021.