Penyertaan Modal Pemkab Gunungkidul Tak Harus Berbentuk Uang

Pemkab Gunungkidul diharapkan juga memperhatikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Keinginan Pemkab Gunungkidul untuk menyertakan modal ke Bank BPD DIY sebesar Rp201,9 miliar menuai pro kontra. Pemkab Gunungkidul diharapkan juga memperhatikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya.

Promosi Yos Sudarso Gugur di Laut Aru, Misi Gagal yang Memicu Ketegangan AU dan AL

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Gunungkidul Azman Latif tidak menampik hal tersebut. Namun, penyertaan modal yang dilakukan tidak harus berbentuk uang. Penyertaan modal dapat diwujudkan dengan penyerahan aset yang dimiliki pemkab.

Baca juga : Pemkab Gunungkidul Ngebet Suntikkan Dana ke Bank BPD DIY

“Misal ada fasilitas pengelolaan air milik Pemkab, bisa diserahkan ke PDAM. Bentuk penyerahan ini bukan berwujud uang, tapi tetap juga bisa dimasukan dalam kategori penyertaan modal,” kata mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ini. Selasa (7/11/2017).

Anggota Fraksi PKS DPRD Gunungkidul Tri Iwan Isbumaryani mengatakan, penyertaan modal Rp201,9 miliar selama delapan tahun dirasa masih terlalu memberatkan. Sementara di sisi lain pemkab juga masih memiliki kewajiban untuk terus berupaya mewujudkan kesejateraan rakyat.

Baca juga : Pemkab Gunungkidul Bakal Setor Modal Miliaran ke Bank BPD DIY

Iwan pun telah membuat analisa terkait dengan penyertaan modal tersebut. Jika Raperda ini benar-benar disahkan, maka setiap tahun pemkab tidak kurang menyerahkan modal ke Bank BPD DIY sebesar Rp25 miliar. Sementara itu, penyertaan modal tidak dilakukan ke Bank BPD DIY semata karena masih ada ke PDAM Tirta Handayani sebesar Rp8-10 miliar per tahun dan BPR Bank Daerah Gunungkidul sebesar Rp15 miliar.

“Kira-kira setiap tahunnya, pemkab akan menggelontorkan modal untuk PDAM sebesar Rp50 miliar dan jumlah ini bukan nilai yang kecil,” kata Iwan.

Baca juga : Penyertaan Modal ke Bank BPD DIY Masih Dikaji DPRD Gunungkidul