PENYERAPAN BERAS : Bulog Madiun Sudah Serap 20.000 Ton Beras Petani

Penyerapan beras oleh Bulog Madiun mencapai 20.000 ton.

Madiunpos.com, MADIUN – Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre IV Madiun, Jawa Timur, hingga akhir Mei 2016 telah menyerap beras dari petani sebanyak 40 persen dari target yang ditetapkan tahun ini.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Serapan beras dan gabah petani di kita telah mencapai 20.000 ton setara beras atau sekitar 40 persen dari total target tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 60.000 ton,” ujar Kepala Bulog Sub Divre IV Madiun, Rahmat Syahjoni Putra, kepada wartawan, Sabtu (4/6/2016).

Meski demikian dia optimistis target serapan tahun ini dapat tercapai hingga 100 persen seiring dengan upaya yang dilakuan oleh jajarannya dengan petani mitra.

“Serapan hingga kini terus dilakukan hingga akhir tahun nanti. Rata-rata serapan beras saat panen bisa mencapai 300 ton setiap hari setara beras,” kata dia.

Rahmat menjelaskan terdapat sejumlah kendala yang dihadapi saat proses penyerapan berlangsung. Di antaranya adalah kalah bersaing dengan pedagang dan pengepul gabah dari luar daerah.

“Kendala kami itu adalah harga. Di mana harga pengepul lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah, sehingga petani enggan menjual beras ke Bulog,” kata dia.

Guna memperlancar proses penyerapan beras, Bulog Sub Divre IV Madiun terus menjalin komunikasi dengan para petani mitra di wilayahnya yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi.

Untuk menjaga kualitas beras yang diserap, Bulog memiliki standar yang harus dipenuhi oleh para petani mitra. Di antaranya, maksimal kadar air pada beras atau gabah adalah sebesar 14 persen.

Sedangkan harga pembelian beras petani oleh Bulog telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp7.300 per kilogram, gabah kering giling (GKG) sebesar Rp3.700 per kilogram, dan gabah kering panen (GKP) sebesar Rp4.650 per kilogram.

Penetapan harga pembelian tersebut menyesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2015 yang mengatur tentang harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditas beras.