Solo (Espos)–Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS) menilai penyelenggaran ujian nasional (UN) di tingkat sekolah rawan kecurangan, lantaran standar kelulusan siswa di tentukan masing-masing sekolah.
Menurut Ketua DPKS, Ichwan Dardiri, ujian nasional (UN) tidak lantas ditiadakan, harus ada peninjauan ulang dan perbaikan apakah dalam sistem tersebut penyelenggara kurang optimal. Dia mengatakan, dilarangnya penyelenggaraan UN bukan berarti akan menepis kecurangan di tingkat sekolah, tanpa adanya standar kelulusan yang ditentukan dari pusat maka pihak sekolah akan memiliki hak penuh untuk melulusan siswa tersebut.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Harus ada perbaikan sistem UN, bukan lantas melarang tidak boleh diselenggarakan UN,” jelas dia ketika dihubungi Espos, Kamis (26/11).
Menurutnya, ada poin kuat dan lemah dalam penyelenggaraan UN tersebut. Tidak benar jika kompetensi anak hanya ditentukan dari lulus ujian nasional tersebut, sambung dia, pihak sekolah harus memiliki standar kompetensi siswa. Dia mengatakan, adanya perubahan sistem UN karena penyelenggara belum dapat melaksanakan sesuai dengan keingginan masyarakat. Sementara jika UN tersebut dilepas dari pusat kepada masing-masing sekolah hal tersebut akan membuka persoalan baru dan rawan penyimpangan.
das
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
