PENYELENGGARA PEMILU : "KPU Bukan Superman"

Solopos.cpom, SOLO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo menyatakan bukan superman yang serba bisa menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di lapangan. Pasalnya, apa pun yang terjadi, KPU tetap membutuhkan saran dan masukan dari pelbagai pihak sebagai energi positif untuk peningkatan kinerja KPU dalam membantu demokrasi yang berkualitas.

Pernyataan itu disampaikan Ketua KPU Solo, Agus Sulistyo, saat ditemui wartawan, Selasa (15/4/2014). “Bagaimana pun, KPU bukan superman. KPU butuh saran dan masukan dari berbagai pihak yang nantinya menjadi energi positif untuk peningkatan kinerja membangun demokrasi. Kami terbuka menerima saran dan masukan semua pihak,” tegas Agus yang diamini Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Solo Pata Hindra Aryanto selepas meninjau rekapitulasi perolehan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasar Kliwon.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut Agus, setiap persoalan itu mestinya bisa diselesaikan secepatnya pada tingkatan masing-masing. Misalnya persoalan di tingkat tempat pemungitan suara (TPS), jelas dia, seharusnya bisa diselesaikan di tingkat TPS. Kalau permasalahan itu tidak bisa diselesaikan di TPS, terang dia, baru permasalahan itu dibawa ke tingkatan di atasnya, yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan seterusnya.

Agus mengaku cukup kesulitan mencari sumber daya manusia (SDM) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 1.371 TPS di Kota Bengawan. Semua personel KPPS itu, sambung dia, hanya memenuhi kualifikasi dalam tataran administrasi bukan pada tataran pengalaman dan seterusnya. Kritikan dari Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo  dianggap Agus bukan semata-mata ditujukan untuk KPU Solo, melainkan KPU secara nasional.

“Konstruksi anggaran bimbingan teknis [bintek] cuma dianggarkan dua orang. Konsekuensinya, barang kali yang memahami secara utuh hanya dua orang, itu pun belum tentu bisa memahami 100%. Bahasa dalam formulir C1 dan formulir lainnya membutuhkan tingkat pemahaman yang lebih. Kalau di pedesaan, KPPS itu diambilkan dari unsur pegawai negeri sipil [PNS],” tandansya.

Dia menguraikan dua KPPS yang mengikuti bintek itu selanjutnya mentransfer pengetahuan mereka kepada anggota KPPS lainnya. Proses transfer pengetahuan itulah, kata Agus, secara teknis tidak dilakukan secara sempurna. “Kami sudah melakukan antisipasi persoalan itu dengan memberi poster dan buku saku tentang petunjuk suara sah dan tidak sah. Kami juga memberi buku panduan KPPS kepada setiap TPS. Namun, fasilitas yang ada tidak dimanfaatkan secara maksimal,” akunya.

Sementara itu, Koordinator Menik Center Pasar Kliwon Ahmad Iskandar saat ditemui Espos secara terpisah menemukan kejanggalan perolehan suara untuk salah satu caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di beberapa TPS. Pihak Menik Center sudah mengajukan keberatan ke beberapa PPS dan sudah diakomodasi. Kendati demikian, Ahmad tetap akan mengawal proses rekapitulasi perolehan suara di Dapil Pasar Kliwon-Serengan yang kini sampai di tingkat PPK.

“Dalam quick count di internal kami dengan mengambil sampel 52 TPS secara acak, PPP mendapat 2.611 suara, sebanyak 1.821 suara di antaranya diperoleh Ibu Menik. Kini, kami menggunakan metode real count berdasarkan formulir C1 dan D1. Kemungkinan besar angkanya tak jauh beda. Asalkan proses rekapitulasi di tingkat PPK berjalan jujur dan adil, kami optimistis jadi,” tandasnya.