PENYEBERANGAN BAWAH TANAH : Anggap Bakal Mubazir, DPRD Isyaratkan Penolakan

Jalur penyeberangan bawah tanah di Beijing, China. Pemkot Solo bermaksud membangun jalur penyeberangan seperti ini di sejumlah titik keramaian. (http://www.flickr.com/photos/fritzmb/2956690319/)

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Diberitakan sebelumnya, Pemkot berniat membangun JPBT di Jl Jenderal Sudirman, Jl Slamet Riyadi dan Jl Kolonel Sutarto. Pembangunan tersebut dinilai mampu memberi solusi aksesibilitas pejalan kaki, terlebih difabel. Jembatan bawah tanah juga diarahkan untuk ruang publik dan pameran.

Rodhi mempertanyakan statemen Pemkot yang memajukan aksesibilitas pejalan kaki sebagai alasan pembangunan. Rodhi pun mencontohkan Jl Jenderal Sudirman. Dulu, jalan protokol itu pernah memiliki jembatan penyeberangan konvensional. “Namun akhirnya dirobohkan karena tidak ada yang mengakses. Mau dibikin jembatan bawah tanah juga akan sama. Di sana karakternya jalan bebas hambatan.”

Rodhi pun mementahkan pembangunan JPBT di Jl Slamet Riyadi, tepatnya di sekitar Solo Grand Mal (SGM). Menurutnya, solusi untuk pejalan kaki di wilayah itu bukan dengan pembuatan jembatan, melainkan pengaturan parkir. Ia menegaskan, maraknya lalu lalang manusia di SGM lantaran bertebarannya parkir on street. “Itu [parkir] yang harusnya ditindak tegas. Apalagi pada 2015 bakal ada regulasi soal pelarangan parkir di badan jalan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Rodhi khawatir pembangunan JPBT semakin meningkatkan kemacetan jika terealisasi. Pasalnya, ia memprediksi arus lalu lintas di jalur protokol bakal dialihkan seiring pembangunan. Ia pun merujuk pembangunan underpass Makamhaji yang banyak dikeluhkan warga. “Semua jalan yang disasar itu krusial untuk transportasi. Enam bulan saja lumpuh, efeknya bisa berbahaya.”

Pihaknya menampik alasan anggaran menjadi kartu as DPRD dalam menolak wacana JPBT. Rodhi menaksir biaya pembangunan per jembatan tak mencapai Rp10 miliar. Meski dinilai kecil, DPRD bisa menolak usulan tersebut dengan alasan kemanfaatan. “Untuk itu kami minta DPU dan Dishubkominfo mengkaji benar-benar proyek ini. Jangan sampai hanya jadi proyek mercusuar,” tukasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Agus Djoko Witiarso, berjanji membuat kajian yang terukur ihwal pembangunan JPBT. Saat ini, pihaknya telah berkomunikasi dengan Dishubkominfo, ahli transportasi hingga Satlantas untuk menguji proyek tersebut. “DED (detail engineering design) bakal dikonsep sebaik-baiknya dengan melibatkan stakeholders terkait.”