Sukoharjo (Solopos.com)–Komisi I DPRD Sukoharjo menyoroti mekanisme pencairan dana bagi hasil bantuan keuangan (BHBK) tahun 2011 yang dinilai terlalu ribet. Pemkab diminta mengevaluasi proses penyaluran bantuan tersebut agar tidak menyulitkan masyarakat.
Anggota Komisi I yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, Agus Sumantri, mengaku menerima banyak keluhan terkait proses pencairan BHBK yang dianggap ruwet. Setelah diverifikasi oleh satuan kerja (Satker), proposal sering dikembalikan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dengan alasan adanya kekurangan pada berkas pengajuan.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
“Harusnya (verfikasi) cukup melalui Satker, tidak ribet dan semrawut seperti sekarang. Ini dari Satker diteliti lagi di DPPKAD sehingga seringkali proposal pengajuan bantuan dikembalikan. Padahal dari Satker dinyatakan tidak ada kekurangan dan sudah diloloskan,” ungkapnya ketika ditemui Espos di ruang Fraksi Partai Golkar DPRD Sukoharjo, Selasa (7/6/2011) siang.
(try)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
