PENYADAPAN AUSTRALIA : Presiden SBY Didesak Tegas terhadap Australia

 Australia-Indonesia (Istimewa/Wikispace.net)

SOLOPOS.COM - Australia-Indonesia (Istimewa/Wikispace.net)

Solopos.com, JAKARTA — Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mestinya lebih tegas terhadap pemerintah Australia yang tidak mampu menjamin tak ada lagi penyadapan atas pemimpin Indonesia di masa mendatang. “Sekarang ini menjadi tantangan bagi Presiden SBY untuk merespons sikap provokatif PM Australia Tony Abbot,” tegas Hikmahanto di Jakarta, Minggu (8/12/2013).

Pernyataan Abbott soal penyadapan Australia atas pemimpin Indonesia itu, menurutnya merupakan pernyataan yang provokatif di tengah upaya Menlu RI Marty Natalegawa dan Menlu Australia Julie Bishop untuk memenuhi 6 syarat yang diajukan oleh Presiden SBY bagi normalisasi hubungan bilateral Indonesia-Australia. Hikmahanto menanggapi pernyataan Abbott soal penyadapan yang akan berlangsung terus setidaknya didasari 2 hal, yakni Abbott tidak menyetujui penyelesaian pemulihan hubungan karena Presiden SBY mensyaratkan sejumlah hal. “Ini sama saja killing Australia softly bahkan penghentian sementara sejumlah kerja sama belum dicabut dan Dubes Indonesia belum akan kembali bertugas,” katanya.

Lalu, kata Hikmahanto, hasil pertemuan dua Menlu dianggap banyak merugikan pemerintahan Abbott di mata publiknya karena Australia terkesan lemah dan mudah menyerah terhadap Indonesia sehingga diperlukan tindakan yang mampu mengembalikan posisi kuat Australia. “Akankah SBY melemah dengan tidak lagi menuntut enam syarat yang dikemukakan? Ataukah Presiden SBY bertindak lebih tegas dengan mengusir sejumlah diplomat Australia? Pengusiran seharusnya merupakan tindakan yang dilakukan sejak awal saat Indonesia mengetahui disadap oleh AS dan Australia,” kata Hikmahanto.

Presiden SBY, katanya, pasti akan dinilai oleh publiknya dalam menjaga kewibawaan Negara Kesatuan RI di hadapan pemerintahan asing. “Penilaian ini akan berpengaruh pada sukses tidaknya pemerintahan yang dipimpin SBY yang segera berakhir tahun depan,” katanya.

“Akankah SBY meninggalkan legacy atau justru meninggalkan kesan negatif terhadap pemerintahannya sama seperti Presiden Habibie saat Timor Timur harus lepas dari Indonesia?” ujar Hikmahanto mempertanyakan. Sebelumnya, Presiden SBY di Pendapa Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Jumat (6/12/2013) menegaskan normalisasi hubungan bilateral dengan Australia dapat dilakukan setelah dapat memulihkan rasa saling percaya dan saling menghormati.

“Saya senang sesuai dengan laporan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pihak Australia memberikan penyesalan yang mendalam atas terjadinya insiden itu, kita senang mendengarnya tetapi biarlah mengalir dulu, sampai Indonesia yakin, sampai saya yakin, bahwa ke depan tidak ada lagi masalah-masalah seperti itu dan kita bisa menjalin kerja sama yang baik,” kata Presiden. Presiden menegaskan lagi bahwa penyadapan merupakan sesuatu yang serius dan tidak bisa berlaku atau berlangsung begitu saja.

 

Berita Terkait

Espos Plus

Berita Terkini

Prediksi Skor dan Line Up Leicester City vs Tottenham Hotspur

Leicester City akan menghadapi Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Premier Inggris.

8 Pengungsi Rohingya Kabur dari Lokasi Penampungan

Delapan imigran Rohingya yang kabur tersebut diketahui Selasa (18/1/2022) malam sekitar pukul 19.30 WIB.

Dompet dan Tas Tangan Wanita Merek Louis Vuitton Dimusnahkan, Kenapa?

DJKI Kementerian Hukum dan HAM memusnahkan tas troli, tas tangan wanita, tas tangan makeup, dan dompet wanita bermerek Louis Vuitton karena palsu.

Harga Minyak Goreng, Ritel Modern di DIY Terapkan Rp14.000

Kebijakan satu harga minyak goreng Rp14.000 kemasan liter mulai berlaku di ritel modern di DIY.

Anggota TNI di Jakarta Terbunuh oleh Geng Pemuda

Polisi sudah menangkap tujuh dari delapan anggota kelompok pengeroyok anggota TNI, S, 23, hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

+ PLUS Bom Tawa Pernah Meledak-Ledak di Taman Balekambang Solo

Taman Balekambang Solo memang pernah menjadi pusat kesenian dan hiburan. Grup lawak Srimulat pernah berbasis di Taman Balekambang. Pelawak Gepeng meniti karier dari Taman Balekambang Solo.

Viral Foto KTP Dijual di NFT, Ini Kata Guru Besar Tempat Ghozali Kuliah

Guru besar Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang menanggapi viralnya data pribadi atau foto KTP yang dijual sebagai NFT di situs web OpenSea.

Marak Penolakan Kenaikan Retribusi Pasar, DKUKMP Klaten Bergeming

Para pedagang protes kenaikan retribusi pasar yang mulai berlaku sejak awal 2022.

Masih Terikat Kontrak, Banyak Pemain Persis Solo Bakal Bertahan

Sejumlah pemain Persis Solo saat ini banyak menghuni klub-klub Liga 1 dengan status pinjaman.

Rumah BUMN, Wujud Dukungan Semen Gresik Untuk UMKM Jateng

Program yang telah dilakukan PT Semen Gresik, yaitu mengoptimalkan fungsi Rumah BUMN dalam mentoring dan kurasi produk UMKM.

Terkendala Ijin, Ratusan Kapal Nelayan di Tegal Tidak Melaut

Nelayan menuntut pemerintah setempat mempercepat proses perizinan melaut bagi eks nelayan kapal dengan alat tangkap cantrang

Pantau Vaksinasi Anak di Boyolali, Puan Bagikan Buku & Kaus Mbak Puan

Puan mendampingi siswa yang divaksin, serta sempat mampir ke kelas untuk berdialog dengan siswa.

Goa Jatijajar Jadi Tambang Fosfat Besar di Masa Penjajahan Jepang

Goa Jatijajar di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pernah menjadi tambang fosfat besar pada masa penjajahan Jepang di Indonesia.

Negara Rugi Rp3,6 Triliun Gara-Gara Kasus Korupsi Garuda Indonesia

Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin, mengungkap kerugian sementara negara akibat kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan penyewaan pesawat PT Garuda Indonesia Rp3,6 triliun.

Bappeda Sragen Pertanyakan Sedikitnya Jumlah Sampel Susenas 2021

BPS Sragen hanya menggunakan 870 dari total 339.065 rumah tangga di Sragen sebagai sampel survei sosial ekonomi nasional (Susesnas) 2021. Bappeda Sragen mempertanyakan sedikitnya jumlah sampel itu.