Solopos.com, SURABAYA — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melarang organisasi masyarakat yang mendukungnya untuk bergerak melawan ketika mendapat penolakan berbagai pihak dalam rencana penutupan lokalisasi Dolly pada 19 Juni 2014.
Risma, panggilan akrab orang nomor satu di Kota Pahlawan ini tidak menginginkan terjadi benturan atau konflik antar kelompok.
Promosi BRI Group Buka Pendaftaran Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 untuk 6.441 Orang
“Saya tidak ingin ada konflik, makanya biar saya yang di depan. Saya tahu, mereka berkali-kali ingin menyampaikan ke publik (soal penolakan). Namun entah kenapa ada pemicu, beliau-beliau ini keluar (kelompok kontra penutupan Dolly). Saya ingin semua diselesaikan dengan cara damai,” katanya saat menerima kunjungan dan dukungan dari Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur, di Balai Kota Surabaya, Rabu (14/5/2014).
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana menyatakan bahwa dirinya tidak setuju atau menolak jika penutupan lokalisasi terbesar itu dilakukan pada Juni mendatang. Menurut Wisnu, banyak warga sekitar Dolly yang menggantungkan hidupnya dari lokalisasi tersebut.
Banyak warga menolak dan tidak siap lantaran belum memiliki jaminan penghasilan atau jaminan pasar ketika mempunyai usaha berdagang, jasa ojek, warung, dan sebagainya. Pernyataan menolak Wawali tersebut pun memicu ormas-ormas yang tergabung dalam GUIB untuk langsung memberi dukungan kepada walikota.
Risma mengatakan pihaknya yakin bisa menyelesaikan rencana penutupan Dolly sesuai rencana lantaran sebelumnya sudah berhasil menutup 4 lokalisasi di Surabaya, di antaranya Dupak Bangunsari, Kremil Tambak Asri, Klakah Rejo dan Sememi.
“Pemkot Surabaya juga melakukan pendampingan. Beberapa mantan PSK dan mucikari di sana sudah banyak yang berhasil menekuni Usaha Kecil Menengah (UKM) seperti menghasilkan produk-produk seperti batik dan kue,” ujarnya.
Pemkot Surabaya, lanjut Risma, juga menyiapkan langkah-langkah agar perekonomian warga sekitar bisa hidup melalui sentra PKL atau juga pasar.
Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini menegaskan bahwa rencana penutupan lokaliasi tersebut bukan didasari karena emosi melainkan demi masa depan anak-anak yang hidup di kawasan Dolly dan mengangkat derajat warga di sekitar lokalisasi.
“Kami itu sudah melakukan pendekatan kepada warga sejak 2010. Kami juga bukan menangani PSK atau mucikari saja, tetapi juga warga. Memang tidak bisa mendekati warga itu dengan menggelar rapat, tapi harus didekati satu-satu dan ditanya apa keinginan mereka,” imbuhnya.
Saat ini, kata Risma, Pemkot Surabaya masih mendata warga-warga yang belum diketahui keinginannya saat Dolly ditutup nanti.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
