Solopos.com, WONOGIRI — Perlu komitmen dan upaya konkret dari berbagai pihak guna melindungi dan memenuhi hak disabilitas di Wonogiri. Bagi masyarakat, hal itu bisa dimulai dari penghapusan stigmatisasi terhadap disabilitas sedangkan pemerintah harus membuat kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas.
Hal itu mencuat dalam acara audiensi Komisi Nasional Disabilitas (KND) Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri di ruang Khayangan Sekretariat Daerah Wonogiri, Rabu (21/12/2022).
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Komisioner KND Indonesia, Jonna Aman Damanik, mengatakan audiensi tersebut dalam rangka memastikan Pemkab Wonogiri menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak disabilitas di Wonogiri. KND menggali informasi dari semua pemangku kepentingan di Wonogiri termasuk di antaranya para disabilitas dan komunitas disabilitas Wonogiri.
“Itu menjadi dokumen penting bagi kami. Bagaimana Wonogiri menjalankan amanat undang-undang melalui kebijakan-kebijakan. Bagaimana keberpihakannya kepada disabilitas,” kata Jonna saat diwawancarai Solopos.com seusai acara.
Jonna menyampaikan disabilitas mempunyai hak yang sama dengan warga lain. Maka pemerintah jangan sampai abai dan tidak memperhatikan keberadaan disabilitas.
Baca Juga: Dorong Inovasi Terus Bermunculan, Pemkab Gelar Wonogiri Innovation Award 2022
Menurut dia, sudah sudah ada keberpihakan Pemkab Wonogiri terhadap disabilitas. Hal itu dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang sudah terealisasikan seperti pemberian bantuan sosial dan modal usaha ekonomi produktif bagi disabilitas.
“Semoga Pemkab Wonogiri terus berupaya menghormat, melindungi, dan memenuhi hak disabilitas,” katanya.
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, mengatakan persoalan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas di Wonogiri tidak bisa dipikul sendiri oleh pemerintah daerah. Perlu upaya kolaboratif dari hulu hingga hilir, pemerintah hingga masyarakat.
Menurutnya, disabilitas mempunyai hak yang sama seperti pada orang pada umumnya. Tetapi hak yang sama itu bukan berarti mereka mendapatkan kebijakan yang sama.
Baca Juga: Inilah Daftar Lengkap Pemenang Wonogiri Innovation Award 2022
Justru karena disabilitas, mereka harus mendapatkan kebijakan khusus. Pemerintah mesti memberikan privilege dibanding orang lain karena keterbatasannya.
“Semisal kita bicara bansos, ada beberapa disabilitas yang tidak memenuhi syarat administrasi, Adminduk dan lainnya. Kalau bansos syaratnya harus adminduk, terus bagaimana dengan disabilitas tidak punya itu. Sudahlah mereka punya keterbatasan, administrasinya tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat bansos. Itu yang kami harus ada kebijakan khusus,” ujar Jekek.
Jekek memastikan Pemkab Wonogiri sudah banyak keberpihakan kepada disabilitas. Sayangnya, hal itu belum didukung secara kolektif dari masing-masing entitas. Butuh kesadaran bersama untuk benar-benar mendukung para disabilitas mendapatkan haknya.
Masalah lain, di akar rumput, masih banyak disabilitas yang mendapat stigmatisasi. Hal ini bisa menghambat disabilitas berkembang. Mereka dianggap tidak mampu melakukan berbagai banyak hal. Dipandang sebelah mata lantaran keterbatasannya.
Baca Juga: Daftar 9 Pemenang Krenova 2022 di Wonogiri
“Paradigma ini yang harus diubah. Kami tidak bisa berjalan sendiri,” kata dia.
Menyoal masih rendahnya disabilitas anak usia sekolah di Wonogiri yang tidak mengenyam pendidikan formal, Jekek menyebut hal itu karena pendidikan inklusi di Wonogiri belum optimal.
Menurut dia, tidak mudah menciptakan pendidikan inklusi di Wonogiri. Banyak faktor yang harus diperhatikan seperti sumber daya manusia (SDM) dan sarana-prasarana.
“Masalah kami di situ. Kalau anggaran kami siap kok. Problem besar lainnya adalah bagaimana orang tua bisa mendeteksi sedini mungkin terhadap kondisi anak. Ini juga problem, tidak semua orang tua bisa deteksi dini anaknya. Hulu dan hilir harus terintegrasi menjadi sebuah kebijakan,” ucap Jekek.
Baca Juga: Selamat! Tim SDN 1 Pondok Juara I Turnamen Bola Voli di SDN 6 Wonogiri
Jekek tidak memungkiri jika keterbatasan SDM di Dinas Sosial juga menjadi hambatan dalam mensosialisasikan pemenuhan hak-hak disabilitas di Wonogiri.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
