Penting, Menyiapkan SDM untuk UMKM

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (14/1/2019). Esai ini karya Flo. Kus Sapto W., praktisi pemasaran dan pengajar di Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah floptmas@gmail.com.

Solopos.com, SOLO — Kunjungan Menteri Pendidikan Singapura, Ong Ye Kung, bersama Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, pada Kamis (10/1) di Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu Kawasan Industri Kendal meninggalkan beberapa catatan penting.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Catatan utamanya adalah pentingnya penyiapan sumber daya manusia (SDM) bagi industri furnitur khususnya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) umumnya.

Profil UMKM selama ini masih berkutat pada masalah klise, yaitu keterbatasan modal kerja, belum bankable, kesulitan mengakses pasar, produksi curah, industri rumahan, dan minim alat kerja/padat karya.

Hal itu sedikit banyak tergambar dalam deskripsi UMKM sesuai UU No. 20/2008 khususnya Bab IV Pasal 6. Berdasarkan undang-undang ini memang ada stereotip UMKM sebagai industri kecil.

Patut diapresiasi ketika beberapa pelaku industri skala UMKM mengorganisasi diri dalam sebuah holding/koperasi, misalnya adalah Koperasi Industri Mebel dan Kerajinan asal Solo Raya (Kimkas), Koperasi Industri Mebel dan Kerajinan asal Jepara (Kidjar), serta Masyarakat Kerajinan dan Mebel Mataram (Makarema) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Institusi bisnis dalam format koperasi itu menjadi strategis karena keluar dari kotak asosiasi industri nirlaba yang selama ini ada, misalnya Himpunan Industri mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) atau yang dulu lebih dikenal sebagai Asmindo dan Hamkri.

Di tingkat asosiasi, para pelaku industri (UMKM) sangat terbatas ruang geraknya. Maka dalam format Kimkas, Kidjar, dan Makarema itulah berbagai akses fasilitas sekaligus bisa didapatkan (modal, pasar, dan alat produksi).

Tingkat Global

Ketiga lembaga bisnis kolaboratif para pelaku industri skala UMKM itu menjadi model operasi bisnis untuk bersaing di tingkat global. Kesenjangan teknologi  dan kualitas SDM di berbagai level UMKM sebagai anggota koperasi bisa dijembatani dan diwadahi oleh koperasi-koperasi tersebut.

Pembeli juga sangat diuntungkan karena bisa mendapatkan berbagai varian item dari berbagai resources hanya dari satu pintu. Bayangkan bila pembeli/buyer harus keliling sendiri ke semua sentra-sentra industri untuk mendapatkan variasi produk.

Alhasil, skema bisnis semacam itu bahkan bisa didorong untuk menyerupai konsep bisnis IKEA, grup perusahaan multinasional berbasis di Swedia yang menjual furniture, peralatan dapur, dan aksesori rumah, yang juga menerapkan strategi global/multisources.

Terkait dengan konsep bisnis yang dikembangkan oleh koperasi-koperasi bentukan sejumlah UMKM di atas, salah satu fakor kritisnya tentu pada SDM. Dari sinilah aksesibilitas semua fasilitas dan implementasi usaha diawali.

SDM yang cukup kritis terutama adalah pada tataran basis di rantai pasokan paling bawah (produksi). Tataran ini agak berbeda dengan UMKM/kelompok UMKM yang kemudian mampu mempekerjakan pekerja kompeten/berpengalaman.

Sebagai contoh, di industri furnitur, pengolahan kayu dan handicraft, formasi tenaga kompeten ini bisa saja diisi oleh lulusan sekolah teknik. Tentu belum tentu semua tingkat UMKM mampu menanggung biayanya, bahkan dengan standar minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Surat Edaran (SE) Nomor B.240/M.NAKER/PHI9SK-UPAH/X/2018 tentang kenaikan upah minimum provinsi pada 2019 yang naik 8,3%.

Subkontraktor

Sangat dimengerti ketika UMKM menyikapi man power lack ini dengan sistem kekeluargaan. Praktiknya adalah dengan sistem subkontraktor. Di sentra-sentra industri hal ini masih jamak dilakukan. Mekanisme pengupahannya adalah berdasarkan satuan hasil produksi, bukan jam kerja (bulanan).

Sistem ini memungkinkan pemberi kerja–UMKM–menekan biaya produksi dan pekerja subkontraktor pun leluasa bekerja di antara aktivitas bekerja (mengolah lahan) atau kultural (bersosialisai, hajatan, melayat, bersih desa, dan lain-lain).

Pada tataran ini pemerintah dan pelaku industri besar bisa masuk dengan berbagai subsidi alat kerja ringan (handy-tools) dan permodalan–dengan beberapa catatan tentunya. Inovasi alat bantu kerja juga sangat strategis di tingkatan ini.

Di industri handicraft, alat pelintir tali agel–tali untuk jaring nelayan dari semacam pohon siwalan (Borrasus flabellifer/Lontarus domestica)–sangat dibutuhkan oleh para pengrajin di Bangkalan, Madura. Sebagai catatan, sampai saat ini kapasitas seorang pemelintir tali agel dalam waktu-waktu produktif selama 24 jam hanya enam ons.

Hampir seluruh kawasan industri kerajinan yang menggunakan bahan dasar tali agel–salah satunya yang terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta–sangat tergantung pasokannya dari mereka. Terkait produktivitas ini, di tingkat basis/pengrajin juga sangat unik.

Dalam produksi kerajinan tangan (anyaman) di pelosok Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, terbukti bahwa remaja/pekerja muda bukanlah pilihan taktis. Mereka biasanya lebih memilih bekerja di pabrik atau pertokoan.

Para ibu atau bapak paruh baya juga bukan pilihan taktis karena golongan usia ini masih banyak bekerja di sawah. Produktivitas tinggi justru bisa didapatkan dari ibu-ibu yang masih memiliki anak berusia di bawah lima tahun atau balita.

Golongan inilah yang paling banyak berada di rumah dan dengan demikian lebih banyak waktu untuk menganyam.  Permodalan (nominal) bukanlah satu-satunya sarana yang memungkinkan UMKM bisa bekerja optimal.

Komitmen

Sebagai ilustrasi, sekian tahun yang lalu, para pelaku ekspor gerabah hitam yang mengandalkan resources dari Banyumulek, Lombok, Nusa Tenggara Barat selalu kesulitan bekerja dengan para pengrajin. Kesulitan terutama pada komitmen penyelesaian produksi.

Suntikan dana melalui pembayaran maju justru seperti buah simalakama. Sering kali bayaran itu malah dibelanjakan untuk keperluan yang tidak produktif atau bahkan–maaf–untuk menikah lagi. Akhirnya setelah melalui proses investigasi-eksplorasi yang pelik, ada pengepul yang menerapkan pengupahan nontunai.

Kepada para pengrajin, pasangan pengepul ini dengan telaten membelikan barang yang akan dibeli oleh pengrajin dengan sejumlah uang yang tersimpan di pembukuan pengepul, tentu dengan pertimbangan saran dan kesesuaian jumlah uang.

Pengepul tersebut bahkan harus turut mengurusi bayaran sekolah anak-anak pengrajin dengan uang yang tercatat. Akhirnya, dengan kepanjangan tangan pengepul inilah para pelaku ekspor gerabah—dan hasil kerajinan lain dari Lombok–bisa berbisnis.  Di dalam kajian pemasaran, pola kerja semacam itu oleh Lawrence & Weber (2008) merupakan bagian dari pengembangan SDM berbasis komunitas sekitar.

Terlihat bahwa penyediaan SDM yang kompeten dalam tingkat operator agaknya lebih dibutuhkan oleh UMKM di level basis sebab daya serap  (capital capability) UMKM memang baru bisa di formasi ini. Formasi ini terbuka luas bagi tenaga kerja yang masih menganggur.

Badan Pusat Statistiik pada 2017 mencatat jumlah penggangguran terbuka dari jumlah angkatan kerja ada tujuh juta orang lebih. Dari jumlah itu yang terbanyak adalah lulusan SMK (11,41%). Dengan kata lain, pelatihan-pelatihan kerja basis bisa diarahkan ke sini.

Tidak menutup kemungkinan pekerjaan operator justru diisi oleh penggangguran dengan tingkat pendidikan SMP. Pekerjaan yang belum selesai kini adalah menumbuhkan minat lulusan SMK dan SMP untuk bekerja di sektor ini (UMKM) dan di level operator.

Bagi UMKM menengah atau atas (in-housing/sudah punya akses ekspor) bisa ditawarkan output level kedua dan ketiga (kepala regu atau supervisor). Level SDM kedua dan ketiga inilah yang sekarang sedang disiapkan oleh Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu Kawasan Industri Kendal, yakni 99 mahasiswa berikut 16 industri yang siap menampung mereka.

Paparan ini hanyalah salah satu contoh model yang terjadi di industri furnitur dan handicraft. Penyesuaian dan pengembangan tentu bisa dilakukan untuk jenis industri lain yang masuk kategori UMKM.