Harianjogja.com, JOGJA- Direktur Eksekutif Pukat UGM Hasrul Halili menjelaskan korupsi dengan menggelapkan aset milik kampus termasuk modus baru dalam tindakan korupsi.
Menurut dia, tidak menutup kemungkinan dugaan korupsi itu juga terjadi di sejumlah Yayasan yang mengelola aset UGM.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Setidaknya ada 17 Yayasan di UGM yang mengelola aset. Tidak hanya tanah, namun aset lainnya seperti dalam bentuk barang di kampus.
Untuk membuktikan hal itu tidak terjadi, Hasrul Mendorong UGM untuk kooperatif dengan Kejaksaan Tinggi DIY dalam menuntaskan dugaan korupsi yang melibatkan internal kampus. Dia juga minta UGM agar melakukan pencatatan dan pemeriksaan semua set sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi.
“Publik juga harus mengawasi, jika menemukan dan mengetahui dugaan korupsi yang melibatkan internal akademika UGM untuk melapor ke penegak hukum,” ujar Hasril, dalam jumpa pers di kantor Pukat UGM Blok E12 Bulaksumur, Rabu (18/6/2014).
Kasus yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi DIY, menurut Harsrul harus menjadi momentum perbaikan internal UGM. Diakui hasrul, selama ini internal UGM memiliki kebiasaan penyelesaian masalah dengan kekeluargaan yang tidak sehat. “Ada kesan melindungi yang bermasalah,” ucap Hasrul.
Seperti diketahui Kejaksaan Tinggi menetapkan empat tersangka dari dosen UGM, salah satunya Ketua Majlis Guru Besar UGM dalam kasus penjualan aset UGM di Dusun Plumbon, Desa Banguntapan, Bantul. Tanah seluas 4.000 meter persegi yang dibeli UGM dengan uang APBN pada 1963, namun 2000 lalu tanah tersebut diatasnamakan Yayasan Fapertagama kemudian pada kurun 2003-2007 dijual ke pengembang.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
