PENJUALAN TANAH PESISIR : Ada Makelar yang Gerilya, Penjualan Harus Antre

Penjualan tanah pesisir melibatkan makelar

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Perkembangan wisata di Gunungkidul berdampak terhadap makin mahalnya harga tanah di kawasan pesisir. Meski demikian, investor tak ciut dengan harga itu dan tetap membeli tanah untuk kepentingan investasi.

Promosi Liga 1 2023/2024 Dekati Akhir, Krisis Striker Lokal Sampai Kapan?

Para broker tanah pun terus bergerilya mencari tanah, untuk kemudian menjualnya kepada pemilik modal yang mayoritas berasal dari luar daerah. Bukti tanah di kawasan pesisir makin laris manis bisa dilihat pada tanah milik Marto Dinomo, warga Dusun Ngandong, Purwodadi, Tepus. Dua bulan lalu, ia berhasil menjual tanahnya di kawasan Pantai Jogan dengan nilai Rp1,5 miliar.

Hasil penelusuran yang dilakukan Harian Jogja, Selasa (20/10/2015), penjualan tanah di Pantai Jogan merupakan hal baru, namun saat bergeser ke wilayah pantai Siung hingga Wediombo, hal tersebut merupakan hal yang lumrah. Nilai yang diajukan juga fantastis mulai dari Rp500 jutaan hingga miliaran rupiah.

Salah seorang warga Desa Purwodadi, Satimin mengakui memiliki sebidang tanah di kawasan Wediombo, Girisubo seluas 3.000 meter persegi. Oleh investor, tanah tersebut sempat ditawar Rp700 juta, namun ia menolaknya dan hanya mau melepas jika dibayar Rp1 miliar.

“Meski saya butuh uang, tapi tidak saya lepas di bawah Rp1 miliar,” kata Satimin kepada Harian Jogja, Selasa kemarin.

Dia menjelaskan, meski harga jualnya relatif tinggi, warga tidak bisa menjualnya sendiri, karena harus melalui peran perantara. Saking banyaknya warga yang ingin menjual, makelar yang ada sampai membuat nomor antrean, tanah siapa yang dijual terlebih dahulu.

“Kalau milik saya dapat nomor urut lima. Saya juga sempat menanyakan ke makelar, kapan tanah akan dijual, tapi hanya dijawab untuk bersabar,” kata pedagang yang selama ini berjualan di Pantai Jogan ini.

Selain tanah di Pantai Wediombo, tempat usahanya di Pantai Jogan sempat ditawar investor asal Solo. Hanya saja, tanah itu tidak akan dibeli, namun akan dibangun penginapan dengan sistem bagi hasil.

“Saya tidak mau, karena tidak ada kesepakatan dengan mereka. Saya ingin ada jangka waktu kerja sama, dan setelah selesai bangunan itu jadi milik kami,” ujarnya.