Presiden Joko Widodo (kedua kanan) melakukan kunjungan ke kantor pusat PT PLN (persero), Senin (5/8/2019). Kedatangannya untuk meminta penjelasan pascapemadaman listrik massal di sebagian Pulau Jawa pada Minggu (4/8/2019. (Bisnis-Amanda Kusumawardhani)

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatangi Kantor Pusat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada Senin (5/8/2019) menyusul pemadaman listrik massal di Jabodetabek dan Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengeluarkan sejumlah pernyataan yang ditafsirkan sebagai bentuk teguran sampai kemarahan terhadap manajemen PLN.

Salah satunya adalah Jokowi mempertanyakan kenapa perusahaan setrum milik negara itu tidak memiliki rencana darurat (contingency plan) untuk mengantisipasi kemungkinan pemadaman skala listrik skala besar itu.  Kemarahan Jokowi itu pun menjadi sorotan publik.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memaparkan sejumlah alasan kenapa Presiden sampai mengekspresikan kemarahannya tersebut. Menurutnya, Presiden selalu mendengarkan keluhan masyarakat dan penanganan PLN atas peristiwa itu cukup lama.

"Berikutnya Presiden ingin memberikan pelayanan yang terbaik pada publik. Ini yang selalu jadi atensi. Itu dasarnya. Sehingga jauh lebih penting ke depan bagaimana setiap pejabat kementerian itu selalu memitigasi kemungkinan yang terjadi pada sektor tugasnya apa, selanjutnya contigency plan seperti apa," kata Moeldoko.

Ditanya soal desakan agar direksi PLN diganti, Moeldoko menyatakan pemerintah akan memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi PLN terlebih dulu.

"Yang penting bagaimana menyelesaikan persoalan ini secepatnya," kata mantan Panglima TNI ini.

Sebagai informasi, pemadaman listrik di sebagian Pulau Jawa yakni Jawa Barat, Jakarta, dan Banten terjadi pada Minggu (4/8) sejak pukul 11.48 WIB. Pemadaman yang dialami pelanggan listrik di wilayah-wilayah tersebut berawal dari gangguan yang terjadi beberapa kali di Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran- Pemalang.

Jokowi mengungkapkan seharusnya PLN bisa belajar dari peristiwa pemadaman total di Jawa dan Bali pada 2002. Pasalnya, pemadaman listrik kali ini tidak hanya merusak reputasi PLN, tetapi juga merugikan konsumen.

Tak hanya itu, sebagian besar pelayanan transportasi umum, termasuk Moda Raya Terpadu (MRT) dan commuter line juga bergantung kepada ketersediaan listrik sehingga pemadaman listrik semacam itu bisa berdampak negatif terhadap operasional pelayanan.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten