Pengusaha Bali Desak Zonasi Industri Pariwisata

Ilustrasi pariwisata Bali

DENPASAR—Pengusaha Bali mendesak kepada pemerintah untuk segera merumuskan zonasi kawasan industri pariwisata mengingat sudah semakin sempitnya lahan dan perlunya pengembangan sarana umum.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Putu Dewa Selawa, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Bali, mengatakan permasalahan lahan pambangunan yang semakin sempit di Bali menjadikan peraturan mengenai zonasi pembangunan yang jelas hendaknya segera diberlakukan. Harus ada ketentuan jelas yang mengatur, mana daerah yang bisa didirikan bangunan, dan mana yang merupakan jalur hijau.

Selain itu, lanjutnya, zona khusus pun harus diberlakukan untuk mempersiapkan lokasi pembangunan tempat-tempat vital, macam rumah sakit dan perguruan tinggi. Pemerintah harus menjamin dan mengatur keberadaan pembangunan yang diatasnya. “Itulah fungsi regulator,” ujarnya, Rabu (13/3/2013).

Terkait keberadaan investor asing, katanya, Bali masih memerlukan untuk sparring partner. Investor asing itu mampu menjadi pesaing bagi pemain lokal mengasah konsep ideal untuk pembangunan. Setidaknya, pengusaha lokal bisa semakin maju dan sumber daya manusia bisa selalu berbenah ke arah yang lebih strategis.

Meski begitu, keberadaan investor asing perlu diikat dengan aturan yang tegas. Jangan sampai ada orang asing yang pekerjaannya tak jelas tinggal di Bali. “Keberadaan investor asing jangan sampai merugikan negara,” jelasnya.

Untuk masalah yang saat ini dialami pengusaha lokal, saat ini yang menjadi persoalan adalah belum adanya sosialisasi pemanfaatan lahan untuk jalur hijau. Berdasarkan kondisi di lapangan, kata Selawa, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa tanah yang mereka beli merupakan kawasan jalur hijau.

Sementara itu, pelaku industri pariwisata juga mendesak pemerintah untuk segera menata kawasan wisata, permukiman dan pemerintahan dengan merumuskan klusterisasi agar iklim usaha Bali mampu membaik.

Alit Wiraputra, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Badung mengatakan klusterisasi kawasan wisata memang sudah sangat diperlukan di Bali, terutama di kawasan selatan. “Pembentukan klusterisasi kawasan wisata itu dimaksud untuk mengatur Kuta, Seminyak, Nusa Dua hingga Petitenget,” katanya.

Saat ini, jelasnya, sejumlah kawasan wisata tersebut terkesan tidak terurus pemetaan wilayahnya. Banyak hotel berbintang dan hotel tak berizin ada di satu kawasan. Kondisi itu, membuat iklim usaha tidak sehat, penyedia layanan akomodasi itu akan beradu tariff dan promo yang berpotensi merusak citra pariwisata Bali.

Selain itu lahan parkir yang sangat minim tersedia juga membuat jalanan kecil di Bali semakin macet, paparnya. Minimnya lahan parkir sekitar kawasan wisata di Bali memang tidak bisa dibendung, pasalnya kawasan seperti Kuta dan Seminyak itu hanya sebuah desa. “Jadi jalanannya pun relatif kecil.”

Namun, usulnya, pemerintah harus menyediakan jalur alternatif lengkap dengan pembatasan dan arah supaya jalur di kawasan wisata tidak macet. “Kemacetan pun juga berpotensi menggerus angka kunjungan wisatawan.”

Untuk itu, zonasi kawasan pariwisata harus segera dibentuk. Klusterisasi itu diusulkan untuk mengatur peringkat hunian yang sangat terkait dengan infrastruktur lain. Misalnya untuk kawasan Kuta, tidak boleh lagi ada pembangunan hotel nonbintang. Untuk yang sudah berdiri, diharapkan pengelola hotel nonbintang itu segera meningkatkan pelayanan dengan menerapkan harga yang sesuai aturan yang akan diterbitkan.

Jadi, pengelola hotel nonbintang tidak menerapkan tarif seenaknya. Saat ini, masih tersedia hotel seharga Rp250.000 per malam di Kuta. “Gimana mereka mengelola limbah dengan baik jika tarifnya hanya Rp250.000 per malam.”

Selain itu, penerapan tarif batas bawah berdasarkan kawasan ini pun diharap mampu memperkecil potensi perang tarif hotel di Bali. “Disini kita menuntut pemerintah berperan dalam menerbitkan regulasi.”