Pengurus PKK, Kader Kesehatan, & Karang Taruna di Sragen Diminta Ikut Bimtek di Tengah Pandemi

Solopos.com, SRAGEN — Kalangan pengurus PKK, kader kesehatan, dan karang taruna desa di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah diminta mengikuti bimbingan dan teknis (bimtek). Padahal, pandemi Covid-19 yang persebarannya belum terkendali sepenuhnya belum berakhir.

Kegiatan bimtek tersebut diselenggarakan beberapa event organizer (EO) di tiga hotel berbeda di Kota Solo. Untuk bimtek kader kesehatan dan karang taruna desa, diselenggarakan di tiga hotel berbeda di Kota Solo pada Kamis-Sabtu (27-29/8/2020). Biaya mengikuti bimtek kader kesehatan dan karangtaruna desa untuk dua peserta adalah Rp2,4 juta.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Sementara bimtek terkait peningkatan kapasitan Tim Penggerak (TP) PKK Desa diselenggarakan sebuah hotel berbintang di Kota Solo pada Kamis-Jumat (3-4/8/2020). Biaya mengikuti bimtek TP PKK ini senilai Rp1,5 juta/peserta.

Surat undangan perihal bimtek itu sempat menghebohkan media sosial di Sragen. Sebuah foto surat undangan mengikuti bintek itu sempat diunggah ke grup Kumpulan Wong Sragen (KWS) pengelola oleh akun Sragen Independen pada Senin (24/8/2020) pukul 16.00 WIB.

Dalam unggahan itu, pengelola akun Sragen Independen menjelaskan surat undangan mengikuti bimtek itu sudah beredar beberapa hari lalu. Dia meminta bimtek itu bisa dikaji ulang. Alasannya, selain menghabiskan biaya besar, kegiatan bimtek itu dikhawatirkan memicu munculnya klaster baru Covid-19.

Tak Libatkan Pemkab

Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sragen, Sutrisna, mengatakan biaya pelaksanaan bimtek TP PKK dan karang taruna itu bersumber dari alokasi dana desa (ADD). Oleh karena itu, pelaksanaan bimtek itu tidak melibatkan Pemkab Sragen.

Kepala Desa Gawan, Kecamatan Tanon itu telah menunjuk dua pengurus TP PKK dan dua pengurus karang taruna desa untuk mengikuti bimtek.

“Di ADD masing-masing desa memang sudah dialokasikan anggaran Rp10 juta untuk kegiatan bimtek. Bimtek itu sifatnya tidak ada paksaan. Kalau desa tidak ikut ya tidak apa-apa. Tidak ada konsekuensi yang harus ditanggung. Itu terserah masing-masing desa,” ucap Sutrisna.

Sementara itu, Handoko, perwakilan dari CV Wira Buana Jaya selaku EO pelaksanaan bimtek mengatakan semua tahapan regulasi sudah ditempuh untuk melaksanakan bimtek tersebut. Dia menegaskan bimtek yang bakal diikuti warga Sragen tersebut dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Dalam hal itu, semua peserta diwajibkan mengikuti rapid test. Peserta juga diberi fasilitas masker, hand sanitizer, dan duduk berjarak sekitar satu meter dengan peserta lain.

“Rapid test kami selenggarakan mulai hari ini. Peserta yang tidak membawa hasil rapid test tidak boleh ikut bimtek. Kami meniadakan makan secara prasmanan. Makanan nanti diantar ke kamar masing-masing. Untuk coffee break nanti disediakan di meja masing-masing. Jadi, kami berusaha semaksimal mungkin menghindari kerumunan. Semua peserta sudah di-screening kesehatannya demi mencegah potensi munculnya klaster baru,” ucap Handoko.