Pengungkapan Sukarela Beda dengan Tax Amnesty, Ini Penjelasannya

Dirjen Pajak, Suryo Utomo, mengingatkan agar wajib pajak segera memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) karena waktu pelaksanaannya terbatas.

 Ilustrasi pajak (freepik.com)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi pajak (freepik.com)

Solopos.com, MALANG — Program Pengungkapan Sukarela berbeda dengan program tax amnesty karena PPS dilaksanakan dengan telah didukung oleh akses keuangan yang tidak terbatas, Automatic Exchange of Information (AEoI), dan kesepakatan-kesepakatan global dengan negara lain.

Dirjen Pajak, Suryo Utomo, mengingatkan agar wajib pajak segera memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) karena waktu pelaksanaannya terbatas. “Program ini hanya dapat dilakukan paling lambat 30 Juni 2022,” katanya dalam keterangan resminya, Sabtu (22/1/2022) seperto dilansir Bisnis.com

PromosiCara Meningkatkan Omzet & Performa di Tokopedia, Enggak Sulit Kok!

Sosialisasi UU HPP di Malang digelar pada Jumat (21/1/2022) secara hybrid. Malang menjadi kota ke lima di Indonesia yang menjadi sasaran sosialisasi UU tersebut.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan wajib pajak tetap dapat meminta penjelasan tambahan kepada pemerintah tentang UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) meski telah diberikan sosialisasi secara lengkap.

Baca Juga: Disebut Raup Miliaran Rupiah Lewat NFT, Ghozali Dicolek Ditjen Pajak

“Kepada Ibu/Bapak para wajib pajak yang saya banggakan, seluruh staf kami di Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pusat, Kantor Wilayah di daerah, maupun kantor-kantor pelayanan siap untuk ibu/bapak hubungi dan kami berjanji akan memberikan deskripsi yang sejelas-jelasnya kepada ibu/bapak sekalian. Itu janji kami,” ucapnya

Anggota Komisi XI DPR Dapil Jawa Timur, Andreas Eddy Susetyo, menegaskan UU HPP adalah salah satu UU yang diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Walaupun ini [UU HPP] masalah yang sangat mendasar, masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi relatif tidak banyak mengalami goncangan. Itu salah satu yang disampaikan oleh presiden. Presiden mengatakan, saya hampir tidak menerima sms tentang ini [UU HPP],” katanya

Baca Juga: Dukung Penanganan Covid-19, Insentif Pajak Ini Diperpanjang Hingga Juni

Perlu Terobosan

Hal ini dikarenakan pembahasan dilakukan dengan sangat komprehensif antara pemerintah dan DPR. “Itu karena kemudian rancangan yang ada betul-betul kita bicarakan secara matang, secara mendalam dan mendengarkan masukan semua pihak, saya hitung lebih dari 60 pihak,” katanya.

Salah satu masalah perpajakan yang membuat rasio pajak Indonesia masih rendah, dia menilai, karena banyaknya sektor informal di Indonesia sehingga perlu terobosan.

“UU HPP adalah tonggak baru sistem perpajakan. Dia didesain untuk memasukkan banyak orang ke dalam sistem administrasi pajak. Contohnya PPN yang pengecualian-pengecualian itu, walaupun awalnya banyak tantangan tapi kemudian bisa kita cari jalan keluarnya, bagaimana tetap dapat pengecualian tapi tetap masuk ke sistem sehingga bisa memotret dari hulu sampai hilir, sektor informal yang tinggi itu bisa masuk ke sistem,” katanya.

Baca Juga: Kemenkeu Perpanjang Insentif PPh Nakes dan Pajak Alkes hingga Juni 2022

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Agustin Vita Avantin, menyatakan kesiapan seluruh unit dan jajaran pada lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur III dalam melayani konsultasi PPS. “Saat ini lima belas KPP dan tujuh KP2KP siap melayani para Wajib Pajak yang akan melakukan program PPS. Silahkan hubungi kami, ungkapkan saja biar lega,” ungkap Vita.

Sampai Jumat (21/1/2022), tercatat sebanyak 243 wajib pajak di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III telah memanfaatkan PPS dengan total ungkap harta bersih senilai Rp219,65 miliar.

“Bagi Wajib Pajak terdaftar pada unit di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur III yang memiliki pertanyaan dan kendala terkait PPS, Wajib Pajak dapat menghubungi helpdesk khusus PPS dengan mengunjungi tautan https://bit.ly/SaluranHelpdeskPPS220 pada Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB. Selain itu Wajib Pajak dapat mengikuti kelas pajak online yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Kanwil DJP Jawa Timur III,” katanya.

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Kerusakan Lingkungan adalah Dampak Kebijakan Politik dan Pemerintahan

+ PLUS Kerusakan Lingkungan adalah Dampak Kebijakan Politik dan Pemerintahan

Urusan kerusakan lingkungan di Indonesia sebenarnya telah menjadi masalah sangat serius. Isu ini sebenarnya bagian dari domain politik. Kerusakan lingkungan adalah buah dari kebijakan dan politik.

Berita Terkini

Apresiasi Kondektur, Erick: Tindak Tegas Pelaku Pelecehan!

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan akan menyeret setiap oknum yang menciptakan suasana tidak aman dan nyaman dalam moda transportasi.

Panen Jagung Melimpah, Distribusi Susah, Ini Penyebabnya

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya tengah melakukan sinergi dengan Kementerian Perhubungan mendorong percepatan mobilisasi hasil pangan dengan optimalisasi fungsi pelabuhan sebagai upaya mempercepat arus pergerakan barang terutama bahan pangan.

PMN BUMN Pasti Cair Tahun Ini, Tidak Ada Carry Over

Pemerintah belum memberikan rincian perkembangan pelaksanaan PMN bagi BUMN untuk tahun anggaran 2022.

Beli Minyak Goreng Curah Via PeduliLindungi Maksimal 10 Kilogram

pembelian minyak goreng curah harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan maksimal sebanyak 10 kilogram per konsumen.

Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Stagnan, Mulai Rp521.000

Harga emas bertahan di tengah penguatan emas global.

Bukan Hanya Soal Kebijakan, Ini Alasan Pajak Karbon Ditunda Lagi

Kementerian Keuangan memutuskan untuk menunda penerapan pajak karbon, yang rencananya akan diimplementasikan mulai 1 Juli 2022.

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi Mulai 27 Juni, Caranya?

Peraturan beli minyak goreng curah pakai aplikasi PeduliLindungi akan mulai diterapkan pada Senin (27/6/2022). Lantas bagaimana caranya?

Perlu Tahu, Begini Syarat dan Cara Beli Rumah Pakai BPJS

Informasi tentang syarat dan cara beli rumah pakai BPJS Ketenagakerjaan tampaknya penting dipahami para pekerja.

Lampaui Target, Penjualan SBR011 di BRI Sentuh Rp1,5 Triliun

Penjualan SBR011 yang ditawarkan pemerintah sejak 25 Mei-16 Juni 2022 di BRI menyentuh angka Rp1,5 triliun. Capaian itu melampaui target yang diberikan Kemenkeu kepada BRI.

BEI Tutup Informasi Kode Investor Domestik-Asing Mulai Pekan Depan

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai menerapkan penutupan kode domisili investor asing dan domestik secara real time mulai perdagangan pekan depan, Senin (27/6/2022).

SoloKeren#2 Siap Digelar, Ada Video Challenge Berhadiah Total Rp10 Juta

Solopos Media Group (SMG) kembali menghadirkan event SoloKeren#2, yang digelar di Edutorium UMS, Minggu (26/6/2022).

Axiata dan XL Axiata Selesaikan Akuisisi 66,03 Persen Saham Link Net

Axiata Group Berhad (Axiata) dan PT XL Axiata Tbk (XL Axiata), menyelesaikan akuisisi bersama atas 66,03 persen saham PT Link Net Tbk (Link Net) dengan harga sekitar RM2,63 miliar.

Pemerintah Bangun Sarana Transportasi Berstandar Internasional di Batam

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir menyaksikan acara Serah Terima Operasional Bandara Internasional Hang Nadim Batam belum lama ini.

2 Tahun Pandemi, Tabungan Rp5 Miliar Melonjak

Lembaga Penjamin Simpanan mencatat kinerja perbankkan meningkat. Dua tahun pandemi, jumlah rekening nilai miliaran meningkat.

Indonesia-Korsel Bangun Pusat Data Senilai Rp2,3 Triliun di Riau

Indonesia dan Korea Selatan kerja sama membangun Pusat Data Nasional yang akan dibangun di Batam, Provinsi Kepulauan Riau senilai USD100 juta atau Rp2,3 triliun.