PENGUMUMAN CPNS 2013 : Nasib Hasil Seleksi CPNS K2 Ditentukan Presiden Hari Ini

Solopos.com, JAKARTA — Nasib hasil seleksi CPNS dari tenaga honorer kategori II (K2) akan dibahas hari ini, Jumat (7/2/2014). Rencananya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat kabinet terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.

Seperti dikutip Detik, Presiden SBY bakal meminta laporan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Azwar Abubakar, soal pelaksaan seleksi CPNS 2013.

Promosi Cerita Klaster Pisang Cavendish di Pasuruan, Ubah Lahan Tak Produktif Jadi Cuan

“Saya mendapatkan banyak sekali masukan dari masyarakat luas tentang penerimaan CPNS ini, ya seperti biasanya ada yang puas, ada yang tidak puas,” ujar SBY di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Jumat (7/2/2014).

Meski begitu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan seleksi dan kemudian pengangkatan PNS baru sesuai dengan sistem, aturan, kebutuhan negara dan pemerintah. “Sepanjang itu yang dilakukan sesuai dengan aturan, kebijakannya juga tepat, tentu kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, saya ingin dengar laporan langsung Men-PAN,” tuturnya.

Bisnis melaporkan rapat kabinet terbatas tersebut akan digelar di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta dan akan dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Selain membahas soal hasil seleksi CPNS K2, rapat kabinet terbatas juga membahas dampak bencana alam terutama banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, khususnya jalan rusak.

Seperti diketahui, pengumuman hasil seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS K2 kembali ditunda untuk kesekian kalinya. Hal itu resmi diumumkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) melalui situs www.menpan.go.id. Belum ada penjelasan rinci tentang alasan ditundanya pengumuman tersebut selain isu Menteri PAN dan RB yang menunggu petunjuk Presiden SBY. Selain itu, tak ada permintaan maaf dari Kementerian PAN dan RB terkait hal ini.