Pengoperasian railbus belum jelas, PT KA dikritik keras

Solo (Solopos.com) – Ketidakjelasan konsep pengelolaan railbus Batara Kresna di Kota Solo dikecam keras kalangan DPRD Solo. Ketua DPRD Solo, YF Sukasno mendesak PT Kereta Api (KA) segera memaparkan konsep pengelolaan railbus agar moda baru transportasi massal itu tidak jadi mangkrak.

BELUM JELAS -- Nasib pengoperasian railbus masih belum jelas karena belum adanya titik temu antara Pemkot Solo dan PT KA terkait harga tiket dan pengelolaan. (JIBI/SOLOPOS/dok)

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Sukasno menjelaskan pihaknya tidak bisa mengambil keputusan untuk menyubsidi atau tidak operasional railbus bila belum ada kejelasan pengelolaan oleh PT KA. Contohnya, apakah segmentasi railbus untuk kalangan mampu atau justru untuk kalangan tidak punya saja. Apakah nantinya warga yang membawa beronjong berisi ayam atau sayuran, boleh naik railbus atau tidak? Lalu ketentuan teknis pengaturannya seperti apa, harus jelas. Subsidi tidak bisa diberlakukan bila tak ada kejelasan pengelolaan.

Sukasno menandaskan, jangan sampaisubsidi Pemkot justru dinikmati kalangan mampu, mengingat mewahnya fasilitas dan fisik railbus, yang dilengkapi alat pendingin ruangan. “Setahu saya kondisi railbus sangat mewah, mengalahkan fisik KA Sancaka. Railbus juga dilengkapi mesin pendingin ruangan. Bila ada subsidi jangan-jangan malah justru dinikmati para wisatawan yang berminat menggunakan alat transportasi ini. Padahal bila segmentasi railbus kalangan mampu, tarif Rp 30.000 yang ditawarkan PT KA sudah tepat,” imbuh dia.

Terpisah, Wakil Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, ingin railbus segera beroperasi, paling lambat sepekan sejak diresmikan. Artinya pekan depan atau saat pekan pertama bulan Ramadan, railbus harus sudah beroperasi. Rudy juga teguh meminta agar tiket terjangkau untuk kaum menengah ke bawah di kisaran Rp 3.000 hingga Rp 5.000. Dia meminta DPRD Solo menyubsidi biaya operasional railbus bila memang diperlukan. “Railbus mesti segera beroperasi. Kami minta DPRD menganggarkan subsidi dan juga ada corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan,” tegas dia.

kur