PENGOPERASIAN BST Diminta Dioptimalkan Sebelum Ditambah

Bus Batik Solo Trans (Espos/dok)

SOLO--Pengoperasian Batik Solo Trans (BST) di Kota Solo diminta dioptimalkan terlebih dulu sebelum Pemerintah Kota (Pemkot) menambah jumlah armada bus rapid transit (BRT) dan membuka koridor baru. Termasuk pembenahan pada infrastruktur pendukung pengoperasian sarana transportasi massal tersebut.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal itu ditegaskan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Solo, Umar Hasyim, ketika ditemui wartawan di ruang Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD, Jumat (15/6/2012). Umar menyatakan pihaknya mendukung rencana pengadaan armada BRT baru oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), jika memang keberadaan BRT itu dinilai dibutuhkan dan bakal memberikan banyak manfaat bagi kepentingan masyarakat.

Namun jika pengadaan armada BRT baru itu harus menggunakan dana APBD kota, menurutnya, harus diperhitungkan dengan cermat kebutuhan anggaran, termasuk juga memikirkan bagaimana agar pengoperasian BRT itu dapat optimal. Sebab jika setelah jumlah BRT di Solo bertambah dan ternyata di kemudian hari justru muspra dan menelan biaya operasional yang tinggi, Umar menilai, hal itu hanya akan menambah beban anggaran bagi Pemkot.

“Kami support jika memang BRT benar-benar dibutuhkan dan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Apalagi karena tujuan BRT ini kan memang untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dengan semakin banyaknya pengguna kendaraan pribadi. Tapi sebelum itu direalisasikan, menurut kami armada yang ada saat ini dioptimalkan dulu,” tegas dia.

Terpisah, rencana pengadaan armada BRT baru dengan dana APBD kota itu, mendapatkan sorotan dari Wakil Ketua Banggar DPRD Kota Solo, Supriyanto. Menurut Supriyanto, pengoperasian BST saat ini belum dapat optimal dalam mengurangi kemacetan lalu lintas. Hal itu diperparah dengan masih minimnya minat masyarakat untuk memanfaatkan BST.

”Dari sisi pendapatan, pengoperasian BST sampai saat ini belum menguntungkan. Rata-rata kerugian yang harus ditanggung Perum Damri selaku pengelolanya, mencapai Rp1 miliar/tahun,” katanya.

Terkait dengan pengajuan dana untuk armada BRT baru dengan dana APBD, politisi Partai Demokrat itu menyatakan tidak setuju. “Ya memang ada Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran yang mencapai Rp95 miliar. Tapi tentunya itu bukan untuk pengadaan BRT,” tegasnya.