Penghina DPR Bisa Dipidana Pakai UU MD3, Fadli Zon Bantah Dewan Antikritik

Penghina DPR Bisa Dipidana Pakai UU MD3, Fadli Zon Bantah Dewan Antikritik

SOLOPOS.COM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan (kanan) sebelum rapat pemilihan Ketua Pansus Angket KPK di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2017). (JIBI/Solopos/Antara/M Agung Rajasa)

Fadli Zon membantah kewenangan mempidanakan penghina DPR, pemanggilan paksa, serta hak imunitas di UU MD3 membuat DPR antikritik.

Solopos.com, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempersilakan masyarakat melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU MD3 yang telah disahkan melalui sidang paripurna kemarin. Ada beberapa pasal tambahan dalam UU itu yang dinilai kontroversial karena memberikan kekuasaan luar biasa kepada DPR.

"Kita menghargai proses hukum terkait pengujian terhadap UU atau aturan yang ada Mahkamah Konstitusi. Kita lihat lah prosesnya, itu kan hak dari setiap warga negara. Tentu apa yang dihasilkan kemarin itu sudah melalui proses pembahasan panjang,” ujar Fadli Zon, Selasa (13/2/2018).

Salah satu poin dalam UU MD3 yang banyak dikritik adalah soal hak imunitas anggota DPR yang tertuang dalam Pasal 122 dan Pasal 245. Akan tetapi Fadli membantah bahwa pengesahan pasal hak imunitas akan membuat DPR antikritik. Dia menyebutkan bahwa harus dibedakan antara mengkritik dan menghina anggota DPR.

"DPR itu sebuah lembaga yang harus terbuka dan memang harus, apalagi terhadap kritik. Jadi harus tetap dikritik diberikan masukan dikoreksi kalau ada kesalahan, sama halnya dengan lembaga-lembaga lain," ujar jelas Waketum DPP Partai Gerindra itu. Dia juga menegaskan bahwa harusnya juga tidak boleh ada kriminalisasi terhadap kritik. Baca juga: UU MD3 Berikan PDIP-PKB Kursi, Nasdem-PPP Walkout.

Dalam revisi UU MD3 yang telah disahkan ada beberapa pasal yang kontroversial. Pasal 122 menyebut pengkritik DPR dapat dipidanakan. Sementara itu, revisi terhadap Pasal 245 mengatur kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memberikan pertimbangan ketika anggota Dewan terjerat kasus hukum. Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Sebut UU MD3 Seret Indonesia ke Kegelapan Demokrasi.

Kuasa tambahan ini dikritik keras oleh PP Pemuda Muhammadiyah karena dinilai menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi. Baca juga: UU MD3 Disahkan, DPR Bisa Panggil Paksa Seseorang.

"Bagi saya, UU MD3 dengan 3 tambahan pasal tersebut menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi. Ternyata politisi kita ingin berkuasa tanpa batas, bahkan mau mempersulit proses hukum dan memperoleh kekebalan hukum, dan anti kritik. Watak Otoritarian menjadi virus yang menyebar dan menjangkit semua Politisi yang memiliki kekuasaan," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam rilis, Selasa (13/2/2018).

Berita Terkait

Berita Terkini

Pengrajin Jamu Gendong Asal Sukoharjo Tak Pulang Kampung, Sebelum Ramadan Sudah Kulakan Dulu

Sebagian pengrajin jamu asal Nguter Sukoharjo memilih tidak pulang ke kampung halaman saat Lebaran 2021. Mereka kulakan bahan baku jamu dalam jumlah besar untuk menambah stok jamu sebelum bulan puasa.

Ini Alasan Mantan Tetap Ingin Berteman, Terima atau Tidak?

Ada sejumlah penyebab melandasi niatan sang mantan ingin tetap berteman.

Benarkah Makan Bawang Merah Berlebihan Bikin Bau Vagina Tak Sedap?

Makan bawang merah bisa memicu bau tak sedap pada vagina.

Partai Golkar Kecam Keras Serangan Israel ke Palestina

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya mengecam keras serangan tentara Israel terhadap rakyat Palestina.

Penonton Liga Inggris Bisa Sepenuhnya Datangi Stadion di Musim Ini

Pengelola Premier League Inggris berencana membuka akses bagi para penonton untuk menonton di stadion pada musim 2021- 22 ini.

Duh! Sampah Petasan Kotori Alun-Alun Pengging Boyolali

Alun-Alun Pengging Boyolali dikotori dengan keberadaan sampah. Sebagian besar sampah itu adalah serpihan-serpihan kertas bekas petasan.

Makin Brutal, Pemboman Israel Tewaskan Satu Keluarga Palestina

Pemboman oleh pasukan Israel pada Kamis (13/5/2021) malam menumpas habis seluruh anggota sebuah keluarga Palestina di wilayah utara Jalur Gaza.

Ada Larangan Mudik, Bus dan Truk yang Masuk Solo Turun Drastis

Jumlah bus dan truk yang keluar masuk Kota Solo menurun drastis selama pemberlakuan larangan perjalanan mudik oleh Kementerian Perhubungan.

Satgas Covid-19 Evaluasi Kasus Selama Libur Lebaran

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Sukoharjo, Yunia Wahdiyati, mengatakan belum bisa memperkirakan apakah terjadi lonjakan kasus Covid-19 selama libur Lebaran.

Resiliensi Sektor informal

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa, 4 Mei 2021. Esai ini karya Muhammad Taufik Nandito, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyan Surakarta dan aktif di Lingkar Studi Sasadara di Kleco, Kota Solo.

Lebaran, 8 Balon Udara Dilaporkan Terbang di Langit Indonesia

Sebanyak 8 balon udara dilaporkan berada di langit Indonesia saat momentum Lebaran tahun ini. Sejauh ini, belum ada laporan balon udara melintas di langit Solo.

Ayu Maulida Kenakan Kostum Komodo di Panggung Miss Universe

Ayu Maulida terpilih sebagai Puteri Indonesia 2020 menggantikan Puteri Indonesia 2019 Frederika Alexis Cull.