Penggunaan Paspor Vaksinasi Covid-19 Tak Didukung WHO

Solopos.com, JAKARTA–Penggunaan paspor vaksinasi untuk para pelancong yang akan bepergian lintas negara makin marak dibicarakan. Namun ide ini sepertinya tak didukung WHO.

Simak ulasan selengkapnya di tips kesehatan kali ini. Sebagaimana diketahui sejumlah negara telah mengizinkan wisatawan untuk datang dan berkunjung ke negaranya dengan syarat memiliki paspor vaksinasi Covid-19, seperti halnya Kepulauan Madeira di Portugal.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Bahkan pada 8 Maret 2021 lalu China telah meluncurkan paspor vaksinasi Covid-19. Dilansir dari laman The Strait Times, Rabu (10/3/2021), China merupakan negara pertama di dunia yang mengeluarkan paspor vaksinasi yang menunjukkan rincian inokulasi Covid-19 serta hasil tes asam nukleat dan antibodi.

Baca Juga: Kakak Adik Sering Bertengkar, Orang Tua Sebaiknya Bagaimana?

Warga negara China dapat mendaftar untuk mendapatkan sertifikat ini pada mini program WeChat yang dirilis pada Senin, 8 Maret 2021. Momen ini tepatnya sehari setelah Menteri Luar Negeri Wang Yi mengumumkan inisiatif tersebut pada konferensi pers tahunannya.

Paspor ini tersedia dalam bentuk format digital dan kertas. Paspor vaksin akan membantu mempromosikan pemulihan ekonomi dunia dan memfasilitasi perjalanan lintas batas, kata kementerian luar negeri pada Senin.

“Pandemi masih bersama kami, tetapi ekonomi dunia perlu dimulai kembali dan pertukaran orang ke orang dilanjutkan tanpa penundaan lagi,” kata juru bicara kementerian Zhao Lijian.

Paspor vaksinasi Covid-19 adalah bukti vaksinasi yang memungkinkan orang-orang untuk keluar dan masuk ke sebuah negara tanpa melalui proses karantina. Melansir CNA, Rabu (7/4/2021), WHO tidak mendukung paspor vaksin sebagai syarat perjalanan.

Alasannya karena ketidakpastian terkait pencegahan transmisi virus. Begitu pula dengan masalah keadilan yang tidak seimbang, kata juru bicara WHO, Margaret Harris, Selasa (6/4/2021).

“Kami mewakili WHO menyatakan pada tahap ini tidak melihat paspor vaksin sebagai persyaratan untuk masuk atau keluar karena sampai saat ini kami masih belum yakin bahwa vaksin bisa mencegah transmisi [Covid-19],” ujar Harris sebagaimana melansir laman Liputan6.com, Rabu (7/4/2021).

“Ada pertanyaan-pertanyaan lain, selain pertanyaan tentang diskriminasi terhadap orang-orang yang tidak bisa divaksin karena satu alasan tertentu,” imbuh dia dalam sebuah pengarahan berita PBB.

Ia mengungkapkan saat ini WHO sedang mengkaji vaksin Covid-19 buatan Tiongkok, Sinopharm dan Sinovac, untuk penggunaan darurat. Hasil kajian diharapkan bisa keluar pada akhir April.

“Kajian ini tak bisa keluar secepat yang kami harapkan karena kami membutuhkan lebih banyak data,” ucap dia seraya menolak menyebutkan informasi tersebut lebih detail.

Baca Juga: Masker Bokong Beneran Bisa Mengencangkan? Simak Faktanya

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bulan lalu mengimbau negara-negara dengan kelebihan pasokan vaksin untuk segera menyumbangkan 10 juta dosis ke fasilitas COVAX yang dijalankan dengan aliansi vaksin GAVI. Pembatasan ekspor vaksin oleh India yang dibuat di Serum Institute of India, membuat program berbagi vaksin menjadi kekurangan pasokan vaksin AstraZeneca.

Ketika WHO tidak mendukung penggunaan paspor vaksinasi Covid-19 sebagai syarat untuk melakukan perjalanan, ada beberapa negara yang tidak setuju dengan keputusan WHO. Dilansir dari BBC, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berpendapat bahwa orang-orang yang telah divaksinasi nantinya akan mendapatkan sertifikat Covid-19. Menurutnya, sertifikat Covid juga bisa disebut sebagai paspor, dan menjadi alternatif bagi mereka yang ingin pergi dari atau Inggris.

Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon, mengatakan dia berpikiran terbuka tentang penggunaan sertifikat Covid. Hal itu bisa memungkinkan suatu kegiatan untuk dilanjutkan dan ia menyerukan debat terbuka untuk hal ini.