PENGELOLAAN SAMPAH KLATEN : Warga Jomboran Menolak Difungsikan Kembali TPA Jomboran

Pengelolaan sampah Klaten, warga Jomboran menolak difungsikannya kembali TPA Jomboran.

Solopos.com, KLATEN–Warga Jomboran Kecamatan Klaten Tengah menolak difungsikannya kembali tempat pembuangan akhir (TPA) Jomboran oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten dalam waktu dekat. Warga Jomboran mempersilakan Pemkab Klaten untuk mencari lahan di luar Jomboran sebagai TPA alternatif.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Desa (Kades) Jomboran, Agung Widodo, mengatakan aspirasi warga terkait penolakan difungsikannya kembali TPA Jomboran sudah didengar Pemkab Klaten. Alasan penolakan warga karena pembuangan sampah yang berlangsung lama akan menimbulkan bau tak sedap dan munculnya lalat. Hal tersebut dinilai mengganggu kenyamanan warga.

“Kami sudah diberitahu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Klaten yang ingin menggunakan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berada di depan bekas TPA Jomboran sebagai TPA alternatif. Tapi, warga di sini rata-rata menolak usulan itu. Aspirasi warga juga sudah didengar sendiri perwakilan DPU hari Minggu lalu,” katanya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (7/4/2016).

Agung Widodo mengatakan penolakan TPA alternatif di Jomboran tak hanya dilakukan oleh warga Jomboran. Beberapa warga di dekat Jomboran, yakni Gumulan Kecamatan Klaten Tengah juga mengaku keberatan.

“Warga Gumulan juga ada yang menyampaikan kepada saya [soal penolakan TPA alternatif]. Memang, lahan yang diperlukan untuk mendukung TPA alternatif hanya 400 meter. Tapi, warga telah sepakat untuk menolak rencana itu,” katanya.

Salah satu warga di Jomboran, Adhi, mengatakan keputusan warga agar Pemkab tidak membangun TPA alternatif di daerahnya sudah menjadi kesepakatan bersama. Warga juga tak tergiur dengan kompensasi yang akan diberikan Pemkab Klaten.

“Sebelum penutupan TPA Jomboran setahun yang lalu, warga di sini sudah banyak berkorban, yakni menahan bau dan munculnya lalat. Lebih baik Pemkab mencari lahan yang lain saja. Jangan di sini,” katanya.

Kabid Kebersihan dan Pertamanan DPU dan ESDM Klaten, M. Anwar Shodiq, mengatakan bisa memahami penolakan warga Jomboran.  “Ya, warga di Jomboran memang menolak. Semula, kami ingin mendirikan TPA alternatif di sana karena TPA Joho sudah penuh dalam 1-2 pekan ke depan. Lantaran ada penolakan, kami masih berpikir untuk mencari lahan di luar Jomboran. Sayangnya, sampai saat ini belum menemukan lahan itu [jumlah sampah di Klaten mencapai 50 ton per hari],” katanya.