SOLOPOS.COM - Suasana poliklinik desa di Manang, Grogol, Sukoharjo. Banyak poliklinik desa yang belum dikelola dengan baik atau bahkan belum memiliki fasilitas atau infrastruktur yang memadai. (JIBI/SOLOPOS/Iskandar)

Suasana poliklinik desa di Manang, Grogol, Sukoharjo. Banyak poliklinik desa yang belum dikelola dengan baik atau bahkan belum memiliki fasilitas atau infrastruktur yang memadai. (JIBI/SOLOPOS/Iskandar)

SUKOHARJO — Sejumlah Poliklinik Kesehaan Desa (PKD) di Kabupaten Sukoharjo belum dikelola dengan baik. Padahal bila dikelola dengan baik oleh pemerintah desa, PKD bisa mendatangkan pemasukan bagi desa setempat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sukoharjo, Guntur Subyantoro, mengatakan dari sekitar 158 PKD di Sukoharjo, mayoritas belum dikelola secara maksimal. Ia mengatakan, PKD adalah milik pemerintah desa. Karena itu, pengelolaannya diserahkan secara langsung oleh desa. Sedangkan Dinkes melalui puskesmas yang ada di setiap kecamatan, hanya sebatas membina PKD tersebut.

Guntur menjelaskan, saat ini memang banyak kondisi PKD di Sukoharjo yang rusak dan belum lengkap fasilitas yang tersedia. Kelengkapan yang belum tersedia itu antara lain seperti beluma ada saluran listrik dan air.

Bila ada bantuan untuk perbaikan PKD, kata dia, sifatnya hanya stimulan. “Mayoritas PKD dibangun dari dana stimulan. Kalau ada yang dibangun secara menyeluruh, itu dana paket yang diambilkan dari dana alokasi khusus (DAK),” ujar Guntur. Beberapa PKD yang berasal dari dana paket antara lain PKD di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura.

Ia mengimbau kepada pihak pemerintah desa untuk memaksimalkan PKD di setiap desa. Selain untuk melayani masyarakat mengenai kesehatan, PKD juga bisa menjadi salah satu pemasukan bagi desa, asal dikelola dengan baik dan berinovasi. Bila dari PKD mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut secara otomatis masuk ke kas desa pula.

“Jadi semuanya tergantung dari pihak desanya kreatif atau tidak untuk mengembangkan PKD, sebab PKD itu sudah menjadi aset desa. Kalau pemerintah desanya rajin, PKD itu bisa menjadi aset yang bisa dimanfaatkan,” papar Guntur.

Mengenai segala macam pembiayaan, kata dia, bisa ditentukan oleh pihak desa. Secara teknis, dinkes dan puskesmas hanya membina. Sedangkan pengelolaannya diserahkan ke bidan desa masing-masing.

Beberapa PKD yang pengelolaannya dinilai baik, lanjut Guntur, seperti PKD Gadingan, Kecamatan Mojolaban, PKD Makamhaji dan Ngemplak, Kecamatan Kartasura. PKD tersebut dinilai bagus karena pihak desa ikut mengurusi PKD itu. “Syukur-syukur kalau desa juga menganggarkan perawatan PKD ke dalam anggaran desa,” paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya