Pemkab Bantul belum bisa langsung memberikan jawaban pasti iya atau tidak.
Harianjogja.com, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul, akan melakukan kajian saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat mengenai pembentukan badan yang mempunyai otorita penuh untuk mengelola kawasan pantai selatan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Tadi fraksi di DPRD memberikan saran bahwa pantai selatan itu diurus dan dikelola sebuah lembaga khusus atau semacam badan otorita, usulan itu perlu kajian,” kata Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih usai rapat paripurna seperti dikutip Antara, Selasa (20/9/2016).
Menurut dia, usulan adanya badan otorita untuk mengelola kawasan pantai selatan tersebut disampaikan Fraksi Nasional Bintang Demokrat DPRD Bantul dalam rapur agenda penyampaian pemandangan umum atas perubahan APBD Bantul 2016 pada Senin (19/9/2016).
Sedangkan pada Selasa (20/9/2016) telah digelar rapur dengan agenda penyampaian jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi DPRD Bantul menindaklanjuti rapat sebelumnya.
Halim mengatakan saran adanya badan otorita pengelola kawasan pantai selatan itu merupakan usulan baru, meski begitu Pemkab Bantul belum bisa langsung memberikan jawaban pasti iya atau tidaknya, karena membutuhkan kajian lebih lanjut antarinstansi terkait.
“Justru muncul pertanyaan di mana urgensinya sehingga perlu dibuat suatu badan otorita. Itu butuh kajian, apa kekurangan dan keunggulan kalau ada badan otorita, makanya saya belum bisa berikan jawaban iya atau tidak apalagi ini usulan baru,” katanya.
Adanya badan otorita untuk mengelola kawasan pantai selatan justru dipandang Halim belum diperlukan di Bantul, apalagi untuk membentuk kelembagaannya perlu menambah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baru dengan payung hukum yang mengaturnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
