SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Reuters)

 

Kanalsemarang.com, PURWOKERTO — Filosofi pengelolaan keuangan dalam pemerintahan adalah bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk pegawai, kata Bupati Banyumas Achmad Husein.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Oleh karena itu, efektivitas keuangan harus jelas, yaitu untuk memakmurkan masyarakat. Wujudnya adalah daya beli masyarakat naik, masyarakat banyak yang bekerja dan punya penghasilan, pelayanan baik dan murah, serta masyarakat terjamin kesehatannya dan jatidiri Kabuapten Banyumas semakin meningkat dan baik,” kata Husein di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (18/10/2014).

Bupati mengatakan hal itu dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Kabupaten Banyumas Triwulan III Tahun 2014 di Pendapa Si Panji, Purwokerto.

Terkait hal itu, dia meminta setiap dinas agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan seperti realisasi proyek pembangunan jalan yang masih dalam proses lelang dan pembangunan drainase yang mengalami kendala karena masyarakat tidak mengizinkan adanya bangunan di depan rumah mereka.

Dalam kesempatan itu, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Banyumas Didi Rudwianto mengatakan bahwa dari anggaran belanja langsung sebesar Rp1.113.266.089.101, pencapaian realisasi fisik kegiatan hingga bulan September 2014 sebesar 54,97 persen dari target kinerja rata-rata kabupaten sesuai Rencana Kerja Operasional (RKO) sebesar 73,29 persen, dan capaian realisasi keuangan rata-rata baru mencapai 43,94 persen dari target rata- rata RKO 79,37 persen.

“Dari 86 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di Kabupaten Banyumas rata-rata realisasi fisik untuk dinas maupun lembaga teknis daerah (lemtekda) sebesar 46,48 persen dan keuangan 36,32 persen, realisasi fisik di kecamatan 58,32 persen dan keuangan 47,90 persen, serta realisasi fisik di kelurahan 58,04 persen dan keuangan 47,46 persen,” katanya.

Menurut dia, berbagai permasalahan yang terjadi di antaranya masih adanya keluhan dari pejabat atau staf yang menangani laporan di SKPD karena sulitnya mendapatkan data laporan dari masing-masing pemegang kegiatan.

Ia mengatakan bahwa kondisi tersebut menyebabkan laporan dari SKPD tidak tepat waktu dan cenderung kurang dipertanggungjawabkan.

Terkait hasil pengadaan barang dan jasa sampai dengan Triwulan III atau bulan September 2014, Didi mengatakan bahwa jumlah paket yang dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Banyumas sebanyak 283 paket dengan nilai pagu Rp247.657.258.252, nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp244.961.870.246.

Dari jumlah tersebut, kata dia, yang telah selesai dilelang sebanyak 269 paket, sedangkan sisanya sebanyak 14 paket masih proses.

“Efisiensi anggaran yang didapat sebesar Rp14.643.563.884 atau sebesar 6,31 persen dari HPS paket yang telah selesai dilelang,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya