Pengaturan perdagangan dengan menggunakan Perpres pengendalian harga dinilai Wakil Presiden belum diperlukan.
Solopos.com, JAKARTA—Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemerintah tak perlu menerbitkan Peraturan Presiden tentang Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok untuk menjaga kondisi pangan menjelang Ramadan dan Lebaran.
Promosi Kisah Inspiratif Ibru, Desa BRILian Paling Inovatif dan Digitalisasi Terbaik
Menurut dia, Indonesia menganut sistem ekonomi pasar, sehingga tak semua proses perdagangan pangan harus diatur melalui Perpres pengendalian harga.
“Ini kan eknomi pasar. Tak semua begitu ada Perpres langsung teratur, tidak,”katanya, Jumat sore (12/6/2015).
Dia menjelaskan stabilitas harga kebutuhan pokok akan tercipta jika kondisi ketersediaan produksi pangan aman. Jadi, hal penting yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan produksi pangan yang cukup bagi masyarakat.
“Penyebab kebutuhan pokok itu aman [adalah] produksinya. Stoknya bukan Perpres-nya. Kalau semua diselesaikan dengan perpres, ini gampang diatur,”sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengungkapkan adanya wacana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok dan Kebutuhan Penting.
Hal itu memberi wewenang pemerintah untuk mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok sesuai amanat Undang-undang Perdagangan No.7/2014.
Pakar Pertanian Khudori menilai Perpres pengendalian harga mungkin bisa menjadi instrumen pendorong stabilisasi harga kebutuhan pokok, tapi bukan satu-satunya yang mesti dilakukan pemerintah.
Menurut dia, faktor utama penyebab ketidakstabilan harga adalah kuantitas produksi yang selama ini tidak mampu mengimbangi konsumsi yang naik rata-rata mencapai 5%. Pemerintah juga dianggap tidak memiliki instrumen intervensi yang cukup, termasuk pada komoditas beras.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
