Solopos.com, SEMARANG — Pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Teguh Yuwono menegaskan pada Oktober 2024 harus ada pergantian presiden dan wakil presiden dari hasil Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
“Penundaan Pemilu 2024 melanggar konstitusi karena mekanisme siklus 5 tahunan diatur dalam tata kelola perundang-undangan,” kata Dr. Teguh Yuwono di Semarang, Minggu (16/1/2022) pagi.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Undip Semarang ini mengemukakan hal itu terkait dengan wacana penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Kehabisan Kamar Jelang MotoGp Mandalika? Tenang, Ada Hotel Terapung
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia pada hari Senin (10/1/2022) mengatakan para pelaku usaha di Indonesia ingin agar Pemilu 2024 diundur karena situasi dunia usaha mulai kembali bangkit setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19 dalam 2 tahun terakhir.
“Jadi, tidak bisa menunda pemilu dengan alasan pandemik Covid-19. Bahkan, negara-negara lain juga menyelenggarakan pemilu,” ujar Yuwono.
Alumnus Flinders University Australia ini lantas mencontohkan Pilpres Amerika Serikat 2020 yang pelaksanaannya di awal wabah virus corona melanda dunia. Pemilihan langsung di Negara Paman Sam ini tetap berlangsung namun tidak ada masalah.
Menurut dia, sebetulnya secara teoritis kalau siklus 5 tahunan itu kemudian dengan alasan ini itu ditunda, justru berpeluang menjadi chaos atau keadaan kacau balau.
Baca Juga: Waspada! Patahan Aktif di Jawa-Bali Ini Berpotensi Memicu Gempa Bumi
Oleh karena itu, lanjut Teguh Yuwono, Presiden RI Joko Widodo selaku Kepala Negara harus memastikan tidak melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
“Justru pemerintah mempersiapkan segala kemungkinan terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah pada tahun yang sama dengan kondisi seperti ini,” kata Teguh Yuwono yang pernah menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Undip.
Ia berharap media massa melalui pemberitaannya selalu mengingatkan para pihak, khususnya pemerintah, bahwa wacana penundaan pemilu inkonstitusional, bahkan bisa menimbulkan banyak persoalan. Apalagi, tidak ada aturan mengenai perpanjangan waktu dalam konstitusi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
