Pengamat Tawarkan Opsi Pecahkan Kisruh Damri-Pemkot Solo soal BST

<p><strong>Solopos.com, SOLO</strong> — Kalangan pengamat transportasi mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bisa segera merealisasikan pengoperasian bus Batik Solo Trans (BST) di koridor baru. Penundaan pengoperasian bus BST di koridor baru dinilai merugikan masyarakat.</p><p>Pengamat Transportasi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Syafii, saat berbincang dengan <em>solopos.com</em>, Jumat (24/8/2018), mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo perlu <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180824/489/935724/50-perusahaan-buka-lowongan-di-bursa-kerja-ingat-tanggalnya" title="50 Perusahaan Buka Lowongan di Bursa Kerja, Ingat Tanggalnya">mengupayakan pemberian</a> subsidi kepada Perum Damri untuk mendukung pengoperasian bus Batik Solo Trans (BST) di koridor baru.</p><p>Menurut dia, menjadi hal yang wajar jika Perum Damri meminta subsidi kepada Pemkot untuk menjalankan bus BST di koridor 4 (Terminal Kartasura-Terminal Palur via Jl. Adisucipto). Syafii menilai bisnis transportasi umum kini tengah mengalami masa sulit.</p><p>Masyarakat cenderung memilih memanfaatkan transportasi pribadi. Padahal hal itu lama kelamaan berdampak buruk terkait keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Oleh sebab itu, menurutnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah mendukung penyediaan transportasi umum yang mampu menarik kembali <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180823/489/935772/panas-lagi-keturunan-raja-solo-demo-minta-masuk-istana" title="Panas Lagi, Keturunan Raja Solo Demo Minta Masuk Istana">minat masyarakat.</a></p><p>"Pemkot dan Damri harus berembuk mencari <em>win-win solution</em>. Kalau menurut saya, tentu Pemkot ini perlu mengupayakan pemberian subsidi kepada Damri untuk pengoperasian bus BST di koridor baru. Pemberian subsidi itu menjadi hal yang wajar sekarang. Trans Jakarta, Trans Jogja juga disubsidi," kata Syafii.</p><p>Syafii menuturkan jika Pemkot dan Perum Damri tak kunjung menemukan kesepakatan, maka masyarakatlah yang bakal dirugikan. Masyarakat yang menantikan keberadaan transportasi umum akhirnya tak kunjung mendapatkan kebutuhan mereka tersebut.&nbsp;</p><p>Syafii menyarankan kepada Pemkot apabila tak mampu menyediakan anggaran sendiri, bisa mengakses bantuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) atau Pemerintah Pusat untuk <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180823/489/935727/terungkap-penyebab-cekcok-berujung-maut-pengemudi-mercy-vs-honda-beat" title="Terungkap! Penyebab Cekcok Berujung Maut Pengemudi Mercy vs Honda Beat">memberikan subsidi</a> pengoperasian layanan transportasi umum di Kota Bengawan.</p><p>Transportologi Solo, Sukma Larastiti, mamandang apabila Perum Damri merasa tidak mampu mengelola bus BST koridor 4, Pemkot perlu mencari alternatif solusi lain. Yang pertama, Pemkot bisa mencari operator pengganti yang mampu mengelolanya.</p><p>Masyarakat tentu tidak ingin layanan bus BST dikelola dengan kinerja seadanya yang pada akhirnya mengakibatkan kekecewaan. Rasa kecewa tersebut malah rawan menyebabkan masyarakat semakin enggan beralih menggunakan angkutan umum.</p><p>"Atau Pemkot bisa pilih alternatif lain, yakni dengan mengefektifkan pembagian manajemen risiko antara pemerintah dan operator. Sebetulnya, dasar pola ini sudah ada pada pengelolaan BST yang sekarang, tetapi masih kurang efektif. Pola yang sudah ada saat ini yaitu pemerintah mengurangi beban pengadaan bus oleh operator sehingga meminimalkan beban pembiayaan mereka," terang Lala, sapaan akrab Sukma Larastiti.</p><p>Selain pengadaan bus, Lala menyarankan pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan lain yang mendukung angkutan umum. Dia menegaskan sudah menjadi kewajiban dan wewenang pemerintah dalam mengelola transportasi kota</p><p>Seperti, ungkap dia, mulai memikirkan cara pembatasan kendaraan yang mengakses jalan kota, manajemen parkir, menyediakan infrastruktur yang memadai bagi pejalan kaki, pesepeda, dan difabel, mengeluarkan kebijakan khusus agar masyarakat segmen tertentu seperti anak sekolah, aparatur sipil negara (ANS) bisa menggunakan angkutan umum.</p><p>"Dengan dukungan kebijakan dari pemerintah, sebetulnya angkutan umum dapat terjaga keberlangsungannya, bahkan tanpa pemberian subsidi. Yang dibutuhkan oleh operator sebetulnya hanya jaminan adanya pengguna untuk menggunakan layanan mereka. Kita tidak bisa terus-menerus membebani operator dengan seluruh risiko operasional angkutan umum," pungkas Lala.&nbsp;</p>

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya