Solopos.com, JAKARTA — Analis Politik Hendri Satrio menilai Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno merupakan sosok menteri yang cukup kuat di pemerintahan Jokowi. Pasalnya hingga kini Rini tak dapat dilengserkan siapapun.
Hendri menduga sosok dibalik menteri BUMN itu adalah Presiden Jokowi. Pasalnya dalam beberapa kali reshuffle kabinet, Rini tak tersentuh dan bertahan hingga berakhirnya periode pertama Jokowi.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Kalau Ibu Rini ini kan termasuk salah satu menteri yang kuat sekali di Kabinet Pak Jokowi. Buktinya PDIP sebagai partai pengusung Jokowi pun enggak sanggup untuk melengserkan Rini,” katanya usai diskusi Kedai Kopi di Hotel Sofyan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Menurutnya, meski berkali-kali Rini mendapat kritik atas berbagai kebijakannya mengurus badan usaha plat merah. Namun dia tetap aman selama pemerintah Jokowi. Padahal, perintah Presiden agar seluruh menteri untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis, juga diabaikan.
Pun begitu, Hendri menyebut Rini Soemarno tentu memiliki alasan-alasan tertentu dalam membuat kebijakan strategis menjelang pelantikan Presiden.
“Saya sih enggak terlalu percaya kalau dia melakukan pembangkangan tapi memang ada baiknya seharusnya dan seyogyanya disampaikan alasan kenapa ada pergantian karena ini kan sudah jadi polemik yang berkepanjangan jangan sampai kemudian mengganggu nama baik BUMN-BUMN yang lain,” ujarnya.
Rini dinilai perlu menjelaskan kepada publik terkait masalah di tubuh BUMN termasuk tentang blackout PLN beberapa waktu lalu, juga perihal laporan keuangan Garuda Indonesia hingga PT Pos Indonesia yang disebut terkendala masalah keuangan.
Saat ditanya siapa sosok di balik Rini Soemarno, Hendri menyebut Presiden Jokowi. “Jokowi lah itu bekingannya. Aman jadi dia, jadi marilah kita tanya Pak Jokowi kenapa Ibu Rini yang sudah digoyang sedemikian hebat oleh PDIP tetap berada di tatanan menteri menterinya dia [Jokowi],” terangya.
Tindakan Rini membongkar-pasang sejumlah direksi BUMN bertentangan dengan instruksi Presiden melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menjelang pelantikan Presiden, Jokowi telah meminta para menteri tidak melakukan berbagai kebijkan strategis.
Sebelum melancarkan aksinya, Rini juga sempat dibahas oleh Panitia Khusus Angket DPR tentang Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Juli 2019.
Salah satu rekomendasi DPR saat itu adalah memberhentikan Rini selaku Menteri BUMN karena diduga sengaja membiarkan adanya tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, khsusnya UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN.
Catatan Bisnis/JIBI, sebelum Jokowi memerintahkan jajarannya agar tidak mengeluarkan kebijakan strategis, BUMN terlanjur mengumumkan rencana menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa.
Lima BUMN itu adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang mengagendakan RUPSLB pada akhir Agustus dan awal September 2019.
Langkah itu disusul oleh dua BUMN farmasi PT Indofarma (Persero) Tbk. dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. yang mengumumkan RUPSLB pada September 2019.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
