Pengamat: Hak pilih TNI butuh kajian mendalam

Padang–Pengamat Politik dari Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Prof Dr Damsar menilai, wacana pemberian hak pilih terhadap anggota TNI dalam pemilihan umum dibutuhkan kajian mendalam.

“Kalau ada keinginan pemerintah untuk mengembalikan hak pilih TNI dalam pemilu, harus dikaji secara menyeluruh aspek-aspek pentingnya sehingga tidak mengganggu ketahanan bangsa di masa mendatang,” kata Dosen Pasca Sarjana Unand Padang, Rabu (23/6).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut Damsar, harus hati-hati pemerintah dan legislatif dalam bersikap soal hak pilih TNI, agar tidak mengulangi trauma masa lampau ketika TNI berada dalam ranah politik.

Terkait budaya di tubuh TNI, ia menilai berbeda dengan masyarakat sipil sebab loyalitas prajurit sangat dijunjung. Bahkan, katanya, anggota siap mati dan kenyataan ini kalau dibawa ke ranah politik, tentu sistem yang ada akan berubah.

Apalagi, ketika Komandan TNI yang level atas bisa mendoktrin sampai ke bawahannya sehingga apa yang diinginkan atasannya harus dijalankan karena merupakan perintah. Justru itu, kata Damsar, harus diatur sedemikian rupa mekanismenya supaya tidak menimbulkan kekangan ketika TNI sudah masuk lagi ke ranah politik.

Menurut dia, ketika TNI sudah diberi hak pilih pada pemilu maupun pilkada tentu akan ada konsekuensinya, misalnya ketika TNI AD berbeda dengan TNI AL atau AU bisa memunculkan kesalahanpahaman.

Ketika hal itu terjadi, tentulah masih korps akan mengikuti doktrin atau instruksi atasan masing-masing sehingga khawatir perbedaan disikapi dengan kekerasan, bisa menimbulkan “perang saudara” akhirnya.

“Sebaiknya pemerintah minta pendapat masyarakat melalui referendum, agar kemudian tidak menimbulkan gejolak. Meskipun, wacana ini akan diberlakukan pada 2019,” katanya.

ant/rif