Pengamat Ekonomi Sebut Target Tingkat Kemiskinan 8,5% di 2022 Tak Realistis

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dalam RAPBN 2022 turun ke level 8,5% hingga 9%. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai target tersebut tidak realistis karena berada di bawah kondisi sebelum pandemi.

“Saya susah mencerna target penurunan kemiskinan ini karena ditargetkannya 8,5% sampai 9% pada 2022. Bahkan sebelum pandemi pun kita tidak pernah serendah itu,” kata Faisal dalam sebuah diskusi Narasi Institute, Jumat (20/8/2021).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan terendah tercatat pada periode September 2019 sebesar 9,22%. Angka ini masih lebih tinggi dari target pemerintah dalam RAPBN 2022. Bahkan sepanjang 1996 hingga 2017, tingkat kemiskinan tidak pernah berada di bawah 10% sekalipun trennya terus menunjukkan penurunan sejak 2006.

Baca Juga: Pasokan Melimpah, Harga Cabai di Solo Terjun Bebas

Target tersebut kata Faisal semakin tidak realistis pasalnya pemerintah justru menurunkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun depan. Menurutnya, berbagai bantuan sosial (bansos) pada program perlinsos jadi salah satu pilihan darurat untuk menahan lonjakan angka kemiskinan termasuk pada 2022.

“Dalam kondisi resesi seperti ini, mau tidak mau bansos adalah bagian dari tangga darurat untuk menciptakan penyelamatan, karena tidak mungkin menciptakan lapangan pekerjaan dalam kondisi di mana ekonomi sedang tertekan,” ujarnya.

Pemerintah dalam RAPBN 2022 mengalokasi anggaran PEN tahun depan sebesar Rp321,2 triliun, yang diambil dari belanja pemerintah pusat. Dua klaster yang masih menjadi prioritas yakni anggaran kesehatan Rp148,1 triliun dan perlinsos Rp153,7 triliun.

Baca Juga: Kementerian PUPR Alokasikan Rp28,2 Triliun Dana FLPP 2022 untuk 200.000 Unit Rumah Subsidi

Anggaran dua klaster tersebut dipangkas, perlinsos tahun depan dikurangi Rp32,94 triliun dari pagu tahun ini Rp186,64 triliun, sementara kesehatan pemangkasanya lebih besar lagi hingga Rp66,85 triliun dari pagu Rp214,95 tahun ini.

Pada indikator kesejahteraan lainnya, Faisal menyebut target penurunan pengangguran pemerintah tahun depan masih lebih realistis dibandingkan tingkat kemiskinan di 2022. Presiden Jokowi juga menargetkan tingkat pengangguran terendah (TPT) bisa turun ke 5,5% hingga 6,3% tahun depan.

“Berarti kurang lebih tidak akan terlalu jauh jika dibandingkan posisi peningkatan tertinggi pada pandemi 2020, bahkan masih lebih tinggi targetnya dibandingkan kondisi sebelum pandemi.” ujarnya.

Baca Juga: Hasil Menjanjikan, Presiden Jokowi Minta Porang Tak Diekspor dalam Bentuk Mentah

Kondisi pengangguran menurutnya masih berpeluang turun, dengan syarat kondisi mobilitas mulai melonggar beberapa bulan mendatang. Relaksasi PPKM Level 1-4 akan menggerakkan kembali ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

Hal ini kata dia terlihat pada laporan pengangguran periode Februari 2021, TPT tercatat 6,26%, turun dari periode Agustus 2020 7,07%.

Dia menyarankan agar pemerintah bisa lebih mendorong program padat karya, terutama di sektor yang membutuhkan kemampuan tidak terlalu susah. Hal ini untuk menyesuaikan dengan kapasitas masyarakat.

Baca Juga: Neraca Perdagangan Kembali Surplus, Tunjukkan Penguatan Fundamental Pemulihan Ekonomi

Beberapa contoh sektor yang bisa diupayakan yakni sektor pertanian dan perkebunan, kemampuan yang dibutuhkan tidak serumit pekerja untuk sektor teknologi. Hal ini pula yang bisa membantu dalam menurunkan tingkat kemiskinan di 2022.