SOLO — Peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Indonesia saat ini harus direvitalisasi. Sebab, LPTK yang ada dinilai masyarakat tidak mampu menghasilkan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
Pakar Pendidikan asal Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, M Furqon Hidayatullah, mengaku input calon guru masih rendah beberapa puluh tahun lalu. Sebab, guru waktu itu masih dinilai masyarakat sebuah profesi kelas dua.
Promosi Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 BCMS
“Jika input-nya rendah, guru yang dihasilkanpun juga memiliki kualitas yang rendah. Namun, lima tahun terakhir ini input sudah mulai bagus, terlihat dari angka keketatan yang masuk,” jelasnya saat menggelar jumpa pers di Rumah Makan Solo Kuliner, Senin (25/2/2013).
Saat ini, dia menilai cukup banyak LPTK yang kurang memenuhi standar. Selain itu, LPTK di Indonesia jumlahnya juga tidak terkendali. Pada tahun 2010, jumlah LPTK di Indonesia mencapai 241 lembaga. Jumlah itu berkembang pesat menjadi 374 LPTK pada 2013 ini. Sebanyak 374 LPTK tersebut terdiri atas 12 eks Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), 24 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) berasal dari perguruan tinggi negeri (PTN) dan 338 FKIP dari perguruan tinggi swasta (PTS).
Selain itu, dia mengkritisi tidak berjalannya supply and demand atau permintaan dan penawaran dari calon guru. Di LPTK negeri, jumlah mahasiswanya dibatasi, sedangkan di swasta ternyata bisa membuka banyak kelas dengan mahasiswa yang cukup banyak.
Dengan adanya program sertifikasi guru, memang membuat peminatnya membludag. Menurutnya, harus ada peraturan dari pemerintah tentang pengambilan input calon guru yang terbaik. Guru besar FKIP UNS itu mengatakan harus ada rasionalisasi LPTK yang ada di Indonesia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
