Solopos.com, SOLO — Perhatian untuk angkutan umum dan angkutan barang dinilai lebih penting untuk saat ini, setelah adanya kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab hal itu juga akan berdampak pada harga-harga komoditas yang didistribusikan dengan angkutan umum maupun kendaraan angkutan barang.
Diketahui pada Sabtu (3/9/2022), pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Harga pertalite naik dari sebelumnya Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter. Harga per liter solar subsidi naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800. Adapun harga pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500/liter menjadi Rp14.500/liter.
Promosi Layanan Internet Starlink Elon Musk Kantongi Izin Beroperasi, Ini Kata Telkom
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengatakan dampak secara langsung dari kondisi tersebut adalah kenaikan biaya transportasi, baik umum maupun pribadi. Dampak tidak langsungnya adalah kenaikan pada harga-harga barang yang lain.
Sementara itu pemerintah menjanjikan bantalan sosial sebesar Rp24 triliun dibangun sebagai dampak kenaikan harga BBM. Adapun bantalan sosial terbagi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp12,4 triliun dengan 20,65 juta keluarga penerima manfaat.
Selain itu ada juga bantuan Rp600.000 per keluarga diberikan dua kali, masing-masing Rp300.000. lalu ada bantuan subsidi upah Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta/bulan. Besarannya Rp600.000 per pekerja yang diberikan sekali. Kemudian ada subsidi transportasi angkutan umum senilai Rp2,17 triliun untuk sektor transportasi umum dan nelayan yang diatur oleh pemda.
Baca Juga:7.000 Warga Solo akan Terima Bansos, Pemkot Siapkan Rp4,2 Miliar
Dia mengatakan dalam hal ini Pemda diminta menyisihkan Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun untuk subsidi di sektor transportasi dan perlindungan sosial tambahan. Sektor transportasi akan diberikan untuk bantuan angkutan umum, ojek online dan nelayan.
“Jika betul ada bantuan terhadap ojek daring, sementara tidak ada bantuan untuk angkutan bus kota, angkutan perdesaan, AKDP, AKAP, mobil boks dan pengemudi truk, tentu aneh dan sikap pemerintah tersebut sangat ironis. Kalau sopir truk yang membantu kelancaran arus barang mogok, distribusi barang bisa kacau. Namun, kalau pengemudi ojek daring mogok, distribusi barang dipastikan tetap akan berjalan,” kata dia.
Dilihat dari peran strategisnya tersebut, mestinya perhatian pemerintah ditujukan ke pengemudi angkutan umum, baik penumpang maupun barang.
Dia menambahkan, pendelegasian anggaran subsidi transportasi umum ke daerah sangat rawan penyelewengan. “Pasalnya, data base driver online tidak ada. Hingga sekarang pemerintah tidak memiliki data jumlah driver online karena tidak diberikan oleh aplikator,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9/2022).
Baca Juga: Dishub Sragen Tak Larang Sopir Angkutan Umum Naikkan Tarif
Disampaikan, dalam kurun waktu 10 tahun angkutan umum penumpang makin berkurang. Angkutan pedesaan, angkutan kota dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) cukup banyak yang hilang. Banyak kota sudah tidak memiliki angkutan perkotaan. Tergerus dengan sepeda motor, meski risikonya angka kecelakaan makin bertambah dan konsumsi BBM juga pasti bertambah. Belum lagi kemacetan dan polusi udara meningkat sejak dengan bertambahnya kendaraan bermotor.
Menurutnya, ada baiknya subsidi tidak diarahkan untuk angkutan berbasis online atau ojek daring karena pemberian subsidi dinilai hanya akan menguntungkan aplikator.
Sementara pengemudi ojek online sebagai mitra tidak akan merasakan peningkatan pendapatannya karena tergerus oleh potongan-potongan fasilitas aplikasi yang sangat besar.
Baca Juga: Anggaran Bansos Pengalihan Subsidi BBM di Wonogiri Senilai Rp8 Miliar
Di sisi lain, dia menjelaskan berdasarkan catatan pemerintah, yakni Kementerian ESDM, 2012, konsumsi BBM bersubsidi mobil 53%, sepeda motor 40%, truk 45, dan angkutan umum 3%. Pilihan terbaik dengan subsidi transportasi umum.
Menurutnya, menjadi masuk akal jika paradigma yang berkembang ialah dalam 10 tahun ke depan kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor akan terus bertambah. Di sisi lain, angkutan umum, tanpa kebijakan yang berpihak dan komprehensif, kian mendekati kepunahan.
Pemerintah pun diharapkan fokus menata dan mengembangkan angkutan umum penumpang. Tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi, penyaluran kepada operator angkutan umum sangat dimungkinkan. Menurutnya, saat ini pengawasan penyaluran BBM bersubsidi untuk angkutan umum bisa dilakukan melalui aplikasi yang ditunjang dengan penataan operator. Bisa menjadi momentum untuk penataan angkutan umum sehingga seluruhnya berbadan hukum dan menjamin keselamatan dan keamanan pengguna.
Pemerintah dinilai perlu memberikan subsidi untuk angkutan umum, baik angkutan penumpang maupun barang yang berbadan hukum. Subsidi angkutan barang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi yang selama ini kerap dilirik sebelah mata oleh pemerintah. Padahal, pengemudi angkutan barang menjadi ujung tombak kelancaran arus barang.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
