Pengagum Berat Kemal Attaturk, Sukarno Pernah Usulkan RI Negara Sekuler

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. menyebut Sukarno adalah pengagum berat Mustafa Kemal Attaturk.

Saking sukanya kepada pemimpin Turki itu, Sukarno pernah mengusulkan Indonesia menjadi negara sekuler seperti Turki.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Usulan itu disampaikan Sukarno pada tahun 1938 atau tujuh tahun sebelum Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Usulan Sukarno itu langsung mendapat tentangan dari Muhammad Natsir.

“Ceritanya pada tahun 1938 Bung Karno tiba-tiba menulis bahwa kalau Indonesia merdeka kelak perlu meniru Turki yang dibangun oleh Kemal Attaturk, yakni memisahkan agama dan negara. Sebab kalau agama dan negara disatukan keduanya akan mundur. Pendapat Bung Karno tersebut ditentang oleh Natsir,” papar Mahfud dalam siaran pers di Jakarta, Senin (25/10/2021), sebagaimana disadur Solopos.com dari Antara.

Baca Juga: Prabowo Ziarah ke Makam Mustafa Kemal Attaturk, Bapak Sekularisasi Turki 

Mahfud mengatakan, kedua tokoh Indonesia itu memang memiliki pemikiran yang berbeda tentang sistem dan bentuk negara yang akan dijalankan.

Di mana Bung Karno menganggap negara sekuler ala Mustafa Kamal Attaturk lebih baik sementara Muhammad Natsir menganggap negara Islam jauh lebih baik.

Namun pada akhirnya, ujar dia, keduanya dan seluruh elemen perancang Undang-Undang dan pendiri negara sepakat bahwa Indonesia menjalankan negara Pancasila.

“Perdebatan tentang konsep negara Islam dan negara sekuler antara Bung Karno dan Natsir Cs. itu bermuara di BPUPK dan PPK (perancang UUD dan pendiri negara) pada tahun 1945. Hasilnya adalah mendirikan Negara Pancasila yakni negara yang bukan negara sekuler tapi juga bukan negara agama,” papar Menteri Pertahanan era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

Baca Juga: Fahri Hamzah dan Fadli Zon Berseberangan Gegara Jl. Kemal Ataturk 

Mahfud MD menegaskan, bahwa statemennya terkait dengan kisah perspektif Bung Karno saat perumusan dasar negara tersebut tak ada kaitannya dengan perspektifnya soal pro dan kontra Jalan Mustafa Kamal Attaturk di Jakarta.

“Bagi saya penentuan Jalan Ataturk itu tak ada hubungannya dengan urusan Bung Karno itu sebanding atau tak sebanding dengan Kemal Ataturk,” ujarnya.

Ia hanya berada pada posisi menjelaskan fakta sejarah tentang perdebatan pemikiran para pemimpin negara saja.

“Saya hanya menunjukkan fakta bahwa secara terang-terangan Bung Karno pada tahun 1938 menyatakan kagum kepada Kemal Ataturk dan menginginkan Indonesia yang sedang berjuang untuk merdeka saat itu adalah negara sekuler seperti yang dibangun oleh Attaturk di Turki,” tuturnya.

Akan tetapi konsep pemerintahan ala Mustafa Kamal Attatur ketika didebat dan didiskusikan dengan tokoh-tokoh Islam yang mengusulkan konsep negara agama (Islam), akhirnya diterima konsep jalan tengah yakni Negara Pancasila.

Pemikiran Berbeda

“Negara Pancasila itu bukan negara sekuler dan bukan negara agama, tetapi sebuah religious nation state,” kata Mahfud.

Dalam kesempatan itu, politikus asal Madura, Jawa Timur tersebut meluruskan pemberitaan yang dikutip darinya terkait Attaturk dan nama jalan.

Mahfud menyebut ada kesalahan berita yang ditulis oleh sebuah media online atau daring di mana dalam berita tersebut dituliskan judul “Tak Sudi Nama Jalan di Jakarta Gunakan Nama Attaturk, Mahfud Md: Dia itu penjahat!”.

Dari konten berita tersebut, Mahfud menyatakan bahwa hal itu tidak pernah ia katakan, sekaligus menyebut berita tersebut hoaks. “Berita Reqnews bohong,” tegas  Mahfud.

Ia meluruskan informasi yang dibuat oleh media tersebut. Mahfud mengatakan bahwa konten asli tentang perspektif tersebut adalah, orang-orang yang menolak penggunaan jalan dengan nama tokoh Turki tersebut menyebut, bahwa Mustafa Kamal Attaturk adalah orang jahat.

“Kata saya, yang tak setuju Attaturk dijadikan nama jalan di sini bilang ‘Attaturk jahat kepada Islam, tapi dia dikagumi oleh Bung Karno (BK)’, sehingga pada (tahun) 1938 BK usul Indonesia jadi negara sekuler seperti Turki,” jelas Mahfud.