Juru bicara PN Semarang Eko Budi Supriyanto. (Antara-I.C.Senjaya)

Semarangpos.com, SEMARANG — Pengadilan Negeri Semarang menyatakan ketidaksanggupan mengawasi perilaku hakim selama 24 jam sehari. Menurut juru bicara PN Semarang Eko Budi Supriyanto hal itu tidak mungkin dilakukan, terutama jika sudah di luar jam tugas sebagai pengadil.

"Tidak mungkin satu kali 24 jam kita mengikuti, apalagi kalau sudah di luar," kata Eko menjelaskan upaya PN Semarang mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh para hakim di Kota Semarang, Jateng, Sabtu (8/12/2018). Oleh karena itu, simpul dia, sudah ada kode etik yang harus dipatuhi oleh para hakim, termasuk saat di luar jam dinas.

PN Semarang, kata dia, juga sudah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan, antara lain mengurangi interaksi langsung antara para pengadil dan pencari keadilan. Sejumlah akses menuju ruang kerja hakim, katanya, telah diperketat dengan menggunakan pintu yang hanya bisa dibuka oleh pegawai pengadilan.

"Berbagi perbaikan telah dilakukan untuk mewujudkan peradilan yang bersih," katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan  Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi,  bersama hakim PN Semarang, Lasito, sebagai tersangka kasus suap.  Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan sejak November 2017, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada Hakim Tunggal Praperadilan di PN Semarang.

"Terkait putusan atas praperadiIan kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik dengan tersangka Bupati Jepara," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta. Lasito selaku hakim PN Semarang, katanya, diduga menerima hadiah atau janji dari Marzuqi.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten