Solopos.com, SEMARANG — DPRD Kabupaten Kudus mendukung rencana pengadaan kilowatt hour (KWH) meter untuk ribuan titik lampu penerangan jalan umum (LPJU) di Kudus. Peranti itu dinilai berguna dalam menghemat biaya tagihan rekening listriknya karena lebih transparan.
"Selama ini, masih banyak LPJU yang belum dilengkapi kwh meter sehingga tagihan listriknya dinilai jauh lebih mahal ketimbang ketika dilengkapi kwh meter," kata Ketua Komisi C DPRD Kudus Rinduwan di Kudus, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2020).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Ia mengakui jika hal itu memang benar bisa menghemat akan didukung karena kemampuan keuangan daerah tidak hanya untuk penerangan jalan saja, melainkan ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi untuk kepentingan masyarakat.
Untuk memastikan manfaat pengadaan kwh meter, dia menganggap perlu adanya kajian terlebih dahulu sehingga hasilnya lebih tepat sasaran. "Mana yang lebih murah, apakah tanpa alat atau menggunakan kwh meter justru lebih murah," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kudus sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan LPJU juga harus memikirkan perbaikan LPJU yang rusak. Selain LPJU yang masih bersifat konvensional, ternyata banyak LPJU tenaga surya yang mengalami kerusakan.
Agar setiap LPJU di Kudus yang rusak bisa dideteksi sejak dini, dia menyarankan, untuk mengoptimalkan personel yang ada untuk keliling melakukan pengecekan lampu tersebut apakah hidup atau mati. "Masyarakat yang setiap bulan membayar juga menginginkan lampu tersebut nyala karena dibutuhkan sebagai penerangan masyarakat saat malam hari," ujarnya.
Jumlah tiang LPJU di Kabupaten Kudus sendiri tercatat ada 6.800 titik LPJU yang tersebar di sejumlah ruas jalan di Kudus.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
