WONOGIRI–Proyek pengadaan komputer dan software untuk 61 SMP di Wonogiri yang diduga menyimpang telah dibidik oleh penyidik di Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri. Proyek senilai Rp4,39 miliar yang didanai APBN itu ada dua macam. Yakni di 21 SMP, masing-masing sekolah mendapat dana Rp150 juta. Sedangkan untuk 40 SMP, masing-masing sekolah mendapat Rp31 juta.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Wonogiri, Soesetijo, mengklaim pengadaan komputer untuk 40 SMP itu sudah selesai. Sedangkan pengadaan komputer untuk 21 SMP belum selesai. Terkait dugaan penyimpangan, ia mengatakan itu merupakan tanggung jawab kepala sekolah sebagai penerima anggaran.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Itu dana block grant yang langsung ditransfer dari pusat ke rekening sekolah masing-masing. Jika pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Perpres (peraturan presiden-red) No 54, maka tidak akan ada yang menyimpang,” terangnya saat dijumpai wartawan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Senin (26/3/2012).
Dalam perpres mengenai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah itu disebutkan untuk proyek di bawah Rp100 juta, cukup dilakukan dengan penunjukkan rekanan. Sedangkan proyek dengan jumlah di atas Rp100 juta, bisa dilakukan dengan lelang sederhana.
“Untuk proyek dengan nilai Rp31 juta telah dilakukan penunjukkan dan saat ini sudah selesai. Sedangkan proyek yang nilainya Rp150 juta, dilakukan dengan lelang sederhana. Tapi, prosesnya sampai saat ini belum selesai,” imbuhnya.
Hal itu, lanjut dia, terkendala turunnya anggaran yang menjelang pergantian tahun, sehingga waktu pelaksanaannya mepet. Terkait barang yang dikirim ke sekolah dan sesuai dengan spesifikasi atau tidak, hal itu merupakan tugas tim pemeriksa barang.
Sementara itu, setelah penyidik merilis rencana penanganan perkara tersebut ke publik beberapa waktu lalu, muncul informasi yang menguatkan dugaan penyimpangan. Di antaranya informasi bahwa rekanan yang secara tertulis menjadi pelaksana kegiatan justru tidak mengetahui detail proyek tersebut.
Di sisi lain, Komisi D DPRD Wonogiri berencana memanggil Disdik untuk meminta penjelasan terkait proyek yang didanai APBN 2011 itu. “Kami berencana memanggil Disdik untuk meminta penjelasan. Dan kami juga mendapat informasi bahwa belum semua sekolah menerima barang yang dipesan,” ujar Ketua Komisi D DPRD, Sriyono.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
