Solopos.com, SEMARANG — Pengacara kondang Kota Semarang, Yosep Parera, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantornya, Jl Semarang Indah, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, pada Kamis (22/9/2022).
Yosep menjadi tersangka atas kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Satpam perumahan di komplek lokasi penangkapan Yosep, Dwi Marjuki, mengatakan melihat beberapa orang datang ke kantor Rumah Pancasila dan Klinik Hukum.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kantor lembaga hukum itu didirikan Yosep. Beberapa orang itu datang ke kantor hukum tersebut sebelum penangkapan.
“Waktu itu istri satpam yang bekerja di rumah Pak Yosep sempat bertanya ke pekerjanya ada apa. Jawabannya sakit jantung Pak Yosep kambuh,” kata Marjuki pada Jumat (23/9/2022).
Yosep merupakan pengacara flamboyan yang dikenal peduli dengan masyarakat di sekitar rumah. Menurut Marjuki, selain mempersilakan semua kalangan untuk berkunjung ke Rumah Pancasila, Yosep juga rajin berbagi terutama ketika hari raya.
Baca Juga : OTT KPK, MA: Kami Kooperatif, Sudrajad Dimyati Siap Memenuhi Panggilan
Fakta inilah yang membuat Marjuki kaget saat mengetahui Yosep dibekuk KPK atas tuduhan kasus korupsi.
“Begitu dengar kabar itu saya langsung lihat televisi dan ternyata benar. Tentu saja saya kaget. Apalagi dua hari sebelumnya ada orang tanya ke saya di mana alamat Rumah Pancasila,” tutur Marjuki.
Ketua RT 005, Hiendarsyah, mengungkapkan Yosep selalu menyapa setiap kali berpapasan.
“Khusus RT 005 kaget semua. Beliau sangat peduli. Kami doakan semua selesai, bisa beraktivitas, bisa menolong warga. Sebelumnya semua orang tidak mampu itu dibantu,” ungkap Ketua RT 005.
Pengacara Yosep Parera adalah pendiri Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) DPC Peradi Semarang. Ia juga mendirikan Rumah Pancasila dan Klinik Hukum.
Baca Juga : Kronologi OTT KPK terkait Kasus Suap Sudrajad Dimyati, Hakim Agung di MA
Rumah Pancasila memiliki akun instagram yang aktif dan berisi konten-konten Yosep mengomentari kebijakan-kebijakan pemerintah dari sudut pandang hukum.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
