Pengacara Bharada E Deolipa Yumara Dipecat, IPW: Ada Intervensi Polisi

Indonesia Police Watch tidak yakin bahwa surat pemecatan pengacara Deolipa Yumara ditulis oleh Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E.

 Deolipa Yumara. (Youtube/metrotvnews)

SOLOPOS.COM - Deolipa Yumara. (Youtube/metrotvnews)

Solopos.com, SOLO — Pengacara Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, yakni Deolipa Yumara dipecat pada Rabu (10/8/2022).

Tetapi, Deolipa Yumara menerima surat pemecatan sebagai pengacara Bharada E itu pada Kamis (11/8/2022) malam. Staf Deolipa Yumara mengirim surat pemecatan tersebut melalui pesan aplikasi WhatsApp (WA).

PromosiNimo Highland, Wisata Hits di Bandung yang Mirip Santorini Yunani

Pemecatan dirinya ini ia ketahui saat menjadi narasumber dalam acara Kontroversi di Metro TV, Kamis malam. Di acara itu pula, Deolipa membacakan isi surat pemecatan tersebut.

“Ini siaran langsung kan? Oh ya, bagus. Jadi saya dapat WA dari anak buah saya, pengacara dari kantor saya di Condet. Surat pencabutan kuasa [dari pengacara Bharada E],” ucap dia yang dikutip Solopos.com dari kanal Youtube metrotvnews, Jumat (12/8/2022).

Dipecat dari pengacara Bharada E, Deolipa mengaku tak percaya jika yang menulis surat pencabutan kuasa tersebut adalah Bharada E. Surat tersebut diketik. Padahal, menurut Deolipa, Bharada E lebih suka menulis tangan.

Baca Juga : Terkini! Bharada E Pecat Pengacaranya Deolipa Yumara

Apalagi, lanjutnya, kata-kata yang digunakan dalam surat tersebut merupakan bahasa hukum.

“Mengenai pencabutan kuasa ke saya, Eliezer ini kan di tahanan. Mana ngerti dia kejadian di luar. Mana bisa di tahanan bisa bikin ketikan secara rapi. [Bharada E] anak 24 tahun secara karakter kejiwaan enggak bisa menulis beginian. Ini kan tulisan bahasa hukum. Anak kuliah hukum yang bisa menulis beginian. Anggota Brimob tulis begini enggak cocok,” jelas dia.

Deolipa akan membawa hal ini ke forum pengacara Indonesia. “Ya saya bawa ke gerbong pengacara Indonesia. Kami ingin melawan ketidakbenaran, bukan melawan orang-orang di Bareskrim,” ucap dia.

Hal senada disampaikan Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso. Saat acara live tersebut, Sugeng juga hadir sebagai salah satu narasumber. Dia tidak yakin bahwa surat pemecatan Deolipa Yumara itu dibuat sendiri oleh Bharada E.

“Ini saya persoalkan. Ini saya yakin bukan pencabutan Eliezer. Ada intervensi dari penyidik. Saya minta ini diperiksa. Kapolri harus memeriksa proses pencabutan kuasa ini. Ini tidak main-main,” ujar dia.

Baca Juga : Dipecat Jadi Pengacara Bharada E, Ini Kata Deolipa Yumara

Dia kembali menegaskan bahwa Polri tidak bisa mengintervensi pekerjaan pengacara.

“Saya sangat paham kode etik advokat. Saya mengingatkan Polri jangan intervensi pekerjaan pengacara. Walaupun Anda [Polri] yang menunjuk pengacara. Anda tidak berhak intervensi pekerjaan pengacara,” tutur Sugeng.

Dia juga menyinggung momen saat Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, mengkritik pernyataan pengacara Bharada E yang telah dipecat, Deolipa Yumara. Sugeng menuturkan pengacara memiliki hak menyampaikan pernyataan di depan publik.

“[Itu] untuik mempertahankan prinsip-prinsip hukum yang diperlukan. Saya melihat ada konflik ketika pengacara menyampaikan sesuatu dan Kabareskrim mengkritik. Saya mau mengingatkan Polri tidak ada di atas pengacara. Pengacara membuat proses ini jadi lebih bertanggung jawab,” jelasnya.

Baca Juga : Deolipa Dipecat Jadi Pengacara Bharada E, Apa Alasannya?

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Kasus Brigadir J, Polri: Penahanan Putri Candrawathi Tunggu Hasil Tes Kesehatan

      Babak baru penahanan Putri Candrawathi, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

      Profil Adang Daradjatun, Mantan Wakapolri yang Jadi Ketua MKD DPR

      Profil Adang Daradjatun yang resmi menjabat Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menggantikan Aboe Bakar Al-Habsy lewat rapat penetapan pada Selasa (27/9/2022).

      Adang Daradjatun Resmi Menjadi Ketua MKD DPR, Gantikan Aboe Bakar Al-Habsy

      Adang Daradjatun resmi menjadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menggantikan Aboe Bakar Al-Habsy.

      Perlindungan bagi Si Ikan Berjalan, Hasil Evolusi 400an Tahun

      Enam spesies ikan hiu berjalan hasil evolusi 400an tahun di perairan Indonesia Timur akhirnya resmi mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

      Aspal Alam Buton, Harta Karun Dunia asal Sulawesi Tenggara

      Sejauh ini, aspal alam hanya ditemukan di tiga lokasi di dunia, salah satunya di Indonesia. Aspal alam ini pun menjadi harta karun dunia yang berharga bagi Indonesia.

      Kebakaran di Cikini, Butuh 17 Unit Mobil Damkar untuk Padamkan Api

      Permukiman penduduk di Jl. Cikini Kramat, RT 004 dan RT 015/RW 001, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat terbakar pada Selasa (27/9/2022).

      KPK OTT Hakim Agung, Mahfud Md: Presiden Kecewa, Hukum Gembos di Pengadilan

      Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md., mencari formula mereformasi bidang hukum peradilan.

      Lereng Gunung Ciremai Terbakar Sejak Minggu

      Kawasan lereng Gunung Ciremai terbakar pada Minggu (25/9/2022) sekitar pukul 14.00 WIB.

      Presiden Jokowi: Tidak Ada Impor Aspal hingga 2024

      Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk menghentikan impor aspal hingga 2024, dan menggunakan aspal dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.

      Ini 16 Anggota Polri yang Sudah Jalani Sidang Etik terkait Kasus Ferdy Sambo

      Sebanyak 16 dari 35 anggota Polri terduga pelanggar etik terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J sudah menjalani sidang etik.

      Jokowi Disebut Presiden Kedua yang Datang ke Baubau, Pertama Soeharto pada 1990

      Presiden Joko Wiidodo disebut-sebut sebagai presiden kedua yang pernah menginjakkan kaki ke Kota Baubau Sulawesi Tenggara.

      Kunjungan Kerja Kota Baubau: Ribuan Warga Rela Berdesakan Demi Lihat Presiden

      Ribuan warga di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara rela bersesak-desakan demi melihat Presiden Joko Widodo ketika melakukan kunjungan kerja di daerah tersebut, Selasa (27/9/2022).

      Kemenkes Permudah Akses PeduliLindungi Via Mobile Browser, Berikut Langkahnya

      Fitur web check-in hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terkendala mengakses aplikasi PeduliLindungi karena keterbatasan perangkat maupun memori.

      KPK Panggil Lagi Zumi Zola soal Kasus Suap RAPBD Jambi

      KPK memanggil mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Selasa (27/9/2022).

      Hari Kesaktian Pancasila Diperingati 1 Oktober, Bukan Hari Libur Nasional

      Hari Kesaktian Pancasila diperingati tanggal 1 Oktober di setiap tahunnya, tapi bukan sebagai hari libur nasional.