Tutup Iklan

Pengacara: Abu Bakar Baasyir Tak Pernah Disodori Dokumen Setia NKRI

Kuasa hukum narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim (TPM), menemui Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon , Rabu (23/1/2019). Mereka menilai ada yang janggal dari sikap pemerintah dalam rencana pembebasan Ba'asyir.

Pengacara: Abu Bakar Baasyir Tak Pernah Disodori Dokumen Setia NKRI

SOLOPOS.COM - Abu Bakar Baasyir saat menjalani perawatan di RSCM Jakarta, belum lama ini. (Solopos-Dok)

Solopos.com, JAKARTA -- Kuasa hukum narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim (TPM), menemui Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon , Rabu (23/1/2019). Mereka menilai ada yang janggal dari sikap pemerintah dalam rencana pembebasan Ba'asyir.

TPM mengadu ke Fadli Zon terkait keputusan Presiden Jokowi yang semula setuju membebaskan Abu Bakar Baasyir namun belakangan diurungkan. Salah satu kuasa hukum TPM, Mahendradatta, mengungkapkan sejumlah alasan yang membuat dirinya ingin menemui Fadli selaku wakil rakyat. Dirinya meminta bantuan soal ketidaktegasan Jokowi serta pemerintah, yang dinilainya plinplan soal pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.

"Kami kemari karena Bapak adalah sebagai wakil dari DPR. Pertama ada praktik tata negara yang janggal menurut kami. Di mana sehabis Presiden ngomong [pembebasan Abu Bakar Baasyir], kok ada Menkopolhukam [Wiranto] ngomong," kata Mahendratta, dilansir Suara.com.

Mahendradatta juga sempat kelimpungan dengan sejumlah pemberitaan yang menyebutkan Abu Bakar Ba'asyir menolak menandatangani syarat pembebasan yakni setia kepada NKRI dan Pancasila. Menurutnya, tidak ada satu pun dokumen yang disodorkan kepada Abu Bakar Ba'asyir.

Alasan yang paling utama Mahendradatta mengadu kepada Fadli Zon adalah janji Jokowi yang hingga kini ditunda oleh pemerintah. "Bagaimana kok bisa janjinya ini berubah ini, ini kan nasib warga negara. Kami sendiri bingung, ustaz sendiri bingung, masalah tidak mau menandatangani ikrar, siapa yang bilang?”

Pernyataan Mahendradatta ini tak sejalan dengan pernyataan pemerintah. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sebelumnya menegaskan ada syarat penting yang harus dipenuhi terkait dengan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.

"Kalau semua syarat dipenuhi, sebetulnya pada tanggal 13 Desember sudah kami keluarkan. Ada syarat penting yang dimintakan sesuai dengan ketentuan hukum. Akan tetapi, sampai sekarang belum dipenuhi," kata Yasonna saat jumpa pers di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Berita Terkait

Berita Terkini

Lockdown Total Malaysia Diperpanjang 2 Pekan

Aturan lockdown total atau kontrol gerakan Malaysia yang dikenal sebagai MCO 3.0, diperpanjang dua pekan lagi, 15 Juni hingga 28 Juni 2021.

Begini Menag Sikapi Keputusan Haji 2021 Arab Saudi

Menteri Agama Yaqaut Cholil Qoumas menyatakan pemerintah tidak lagi fokus pada penyelenggaraan ibadah haji 2021 setelah keputusan Arab Saudi.

Angka Kematian Akibat Covid-19 di India Diragukan

Angka kematian resmi akibat virus corona di India semakin diragukan, seperti di Bihar yang temuan ribuan kasus Covid-19 tidak dilaporkan.

15 Anggota KKB Papua Dilumpuhkan, 4 Tewas Ditembak

Satgas Nemangkawi menundukkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang diklasifikasikan teroris di Papua.

Film Hong Kong Bakal Dikekang UU Keamanan Nasional

Hong Kong menginstruksikan sensor film apa pun yang dinilai bertentangan dengan UU Keamanan Nasional yang diberlakukan oleh China tahun lalu.

Songsong Pilkada 2024, Puan Maharani Konsolidasikan PDIP di Jatim

Baliho bergambar Ketua DPR Puan Maharani bermunculan di Jawa Timur menjelang Pemilihan Presiden 2024 dan Pilkada 2024.

Ditinjau Menteri PUPR, Proyek Pintu Air Demangan Baru Capai 60%

Selain kondisi pintu air Demangan lama yang sudah mengkhawatirkan, terjadinya perubahan iklim turut mengubah debit air sungai.

Kim Jong-un Sebut K-Pop Seperti Kanker Ganas

Pimpinan tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menyebut hallyu atau Korean wave bagaikan kanker ganas yang merusak anak muda Korea Utara.

Asyik, Wisata Kuliner Pasar Doplang Wonogiri Mulai Buka

Wisata Pasar Doplang Wonogiri khusus menyajikan kuliner/penganan tradisional dengan mengadopsi konsep transaksi zaman dahulu.

Teken MoU dengan LSPPO, FP UNS Bekali Lulusan dengan Kompetensi Pertanian Organik

FP UNS bakal menjadi tempat uji kompetensi dan membekali lulusan dengan sertifikat kompetensi bidang pertanian organik.

Kediri Canangkan Gempur Rokok Ilegal

Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur menggandeng Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk mencanangkan kampanye Gempur Rokok Ilegal.

Waduh, Ada Titik Api Baru di Pembatas Tangki Pertamina Cilacap

Pihak Pertamina Cilacap menjelaskan ada titik api baru di area 39 yang menjadi lokasi kebakaran tangki di kawasan kilang Jumat malam.