Penertiban Prokes Karanganyar, Masyarakat Lebih Pilih Sanksi Sosial

Rencananya Pemkab Karanganyar menyelenggarakan operasi protokol kesehatan hingga Desember 2020.

SOLOPOS.COM - Petugas Satpol PP Karanganyar mengedukasi panitia hajatan di Ngemplak, Karangpandan untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan Kamis (8/10/2020). Hal tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari warga yang merasa kerumunan tamu hajatan tidak sesuai kapasitas. (Istimewa/ Satpol PP Karanganyar)

Solopos.com, KARANGANYAR — Masyarakat yang terjaring operasi penertiban protokol kesehatan atau Prokes di Kabupaten Karanganyar lebih banyak memilih sanksi sosial ketimbang sanksi administrasi atau denda Rp20.000.

Pengelola dan Mitra Wisata di Karanganyar Siap Bentuk Satgas Mandiri

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar memberlakukan denda Rp20.000 bagi masyarakat yang terjaring operasi penertiban protokol kesehatan atau Prokes sejak Senin (5/10/2020). Uang Rp20.000 tersebut akan digantu dua lembar masker. Tetapi, Pemkab menyampaikan sanksi berupa denda Rp20.000 tidak bersifat mutlak. Masyarakat mendapat keleluasaan memilih hukuman karena melanggar protokol kesehatan.

Data yang dihimpun Solopos.com dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karanganyar, rata-rata masyarakat yang terjaring operasi penertiban memilih sanksi sosial ketimbang denda Rp20.000. Sejak Senin (5/10/2020) hingga Senin (19/10/2020), tim gabungan melaksanakan 12 kali operasi penertiban protokol kesehatan.

Dari 12 operasi itu, rata-rata pelanggar memilih sanksi sosial ketimbang denda. Perbandingannya tujuh operasi didominasi sanksi sosial dan lima operasi didominasi sanksi denda.

“Karanganyar sudah menerapkan sanksi denda dan sosial. Tetapi kan sifatnya tidak memaksa. Kalau denda enggak punya uang ya sanksi sosial. Itu menghafalkan Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau anak muda biasanya push up 20 kali,” kata Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Karanganyar, Sinung Wardhana, saat berbincang dengan wartawan, Senin (19/10/2020).

Pengelola Objek Wisata Karanganyar akan Diwajibkan Punya Satgas Covid-19 Mandiri

Tak Hafal Pancasila Tak Mau Push Up

Tetapi, Sinung juga tidak menampik bahwa sejumlah pelanggar memilih sanksi denda. Penyebabnya adalah sejumlah masyarakat tidak hafal Pancasila dan lagu Indonesia Raya. Mereka juga enggan melakukan push up sebanyak 20 kali.

“Ada yang bilang daripada digambar di media sosial dan tidak hafal [Pancasila dan lagu Indonesia Raya] mending bayar denda. Tapi ada yang push up. Sekali lagi Pemkab tidak mutlak menerapkan denda. Sanksi sosial masih jalan,” ujar dia.

Operasi gabungan penertiban protokol kesehatan melibatkan sejumlah pihak. Beberapa di antara Satpol PP, TNI/Polri, kecamatan, Dinas Kesehatan, BPBD Kabupaten Karanganyar, Dishub PKP, dan lain-lain. Sinung mengungkapkan jumlah pelanggar di wilayah perkotaan menurun. Oleh karena itu, operasi penertiban bergeser ke wilayah perbatasan dan pedesaan.

“Kami mencoba ke Mojogedang. Kalau yang di perkotaan mulai turun [jumlah pelanggar]. Sesuai jadwal itu [operasi penertiban] tiga kali dalam satu pekan. Tapi praktiknya ya hampir setiap hari. Senin sampai Jumat itu rutin,” tutur dia.

3 Kecamatan di Karanganyar Jadi Fokus Peningkatan Razia Masker

Rencananya Pemkab Karanganyar menyelenggarakan operasi prokes hingga Desember 2020. Sinung mengaku prihatin karena sejumlah masyarakat masih abai mengenakan masker.

“Kami tanya kenapa enggak pakai masker? Mereka bawa tapi dicantolkan, dikantongi. Kami bilang bahwa masker ini bukan hiasan, tapi dipakai buat kebaikan njenengan dan orang lain. Saat pemberian sanksi, kami tawari mau administrasi atau sosial.”

Berita Terbaru

Sukarelawan BPBD Wonogiri Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19 Saat Evakuasi Bencana

Solopos.com, WONOGIRI -- Sukarelawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Wonogiri selalu menerapkan protokol kesehatan saat melakukan evakuasi bencana...

Pantau Kunjungan Tamu di Tengah Covid-19, Barak Pengungsian di Balerante dan Tegalmulyo Klaten Dipasangi CCTV

Solopos.com, KLATEN - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Klaten memasang sejumlah kamera closed circuit television (CCTV) di barak pengungsian...

Cegah Penularan Corona, Tahlilan di Tenggak Sragen Cukup Diikuti Keluarga

Solopos.com, SRAGEN -- Sejumlah spanduk bertuliskan "Sidoharjo Bermasker" terpasang di sejumlah tempat umum di Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Sragen....

PSBB Jateng Tak Disetujui Mayoritas Pendengar Solopos FM, Ini Alasannya

Solopos.com, SOLO--Provinsi Jawa Tengah mencatatatkan penambahan kasus harian Covid-19 tertinggi di Indonesia pada Minggu (29/11/2020). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan,...

Polres Karanganyar Minta Siskamling Kembali Digalakkan Untuk Tekan Penyebaran Covid-19

Solopos.com, KARANGANYAR -- Polres Karanganyar mengimbau masyarakat kembali menggalakkan siskamling di masa pandemi Covid-19. Melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling)...

Satgas Kecamatan Kota Solo Siapkan Tim Pemulasaran Jenazah Covid-19

Solopos.com, SOLO -- Seluruh pemerintah kecamatan Kota Solo membentuk Satgas Penanganan Covid-19 supaya pelayanan kepada masyarakat lebih cepat. Satgas...

Permintaan Rapid Test Deteksi Covid-19 Stasiun Solo Balapan Naik 3 Kali Lipat

Solopos.com, SOLO -- Permintaan tes cepat atau rapid test deteksi Covid-19 di Stasiun Solo Balapan meningkat seiring kenaikan jumlah...

Keras! Sanksi Denda Pelanggaran Protokol Kesehatan Sukoharjo Sampai Rp50 Juta

Solopos.com, SUKOHARJO -- Pemkab Sukoharjo menerapkan sanksi yang cukup keras dan tegas terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan pencegahan...

Razia Masker Digelar di Kartasura, 20 Orang Terjaring

Solopos.com, SUKOHARJO - Razia masker digelar di Balai Desa Singopuran Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (27/11/2020). Operasi ini digelar...

Gelar Simulasi Pemungutan Suara, KPU Sragen Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Solopos.com, SRAGEN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2020. Simulasi ini...