Penertiban Kalijodo dilakukan pemerintah untuk mengembalikan fungsi kawasan itu sebagai jalur hijau.
Solopos.com, BOYOLALI – Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng akan memberikan pelatihan kerja kepada eks pekerja seks komersial (PSK) Kalijodo Jakarta. Pelatihan tersebut diperlukan agar ketika mereka ditempatkan bekerja di perusahaan atau bekerja sebagai wiraswasta tidak mengalami kesulitan.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemprov Jateng, Rudy Apriyantono, mengatakan setelah mendengar Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa akan mempekerjakan PSK Kalijodo di perusahaan di Boyolali dan Jepara, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dinsos di 35 kabupaten/kota di Jateng.
Koordinasi tersebut diperlukan berkaitan dengan pendataan asal daerah PSK. “Kami harus mau menerima PSK Kalijodo yang masuk ke Jateng. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyatakan siap menerima dengan baik,” ujar Rudy saat ditemi wartawan di Donohudan, Ngemplak, Boyolali, Jumat (19/2/2016).
Rudy mengatakan Dinsos Jateng akan lebih dulu mengupayakan pemulangan PSK Kalijodo asal Jateng kepada keluarganya masing-masing.
Kalau keluarganya tidak mau menerima, eks PSK Kalijodo baru akan ditampung ke Dinsos untuk diberikan pelatihan. Kabupaten/kota di Jateng memberikan dua syarat kepada PSK Kalijodo sebelum menerimanya. Dua syarat tersebut yakni mereka harus benar-benar keluar dari dunia hitam dan terbukti tercatat sebagai warga Jateng.
“Kalau syarat kedua itu tidak dipenuhui sulit bagi kepala daerah menerimanya. Kalau itu terjadi Dinsos Jateng akan menampungnya,” kata dia.
Dinsos, kata dia, akan memberikan penawaran bagi PSK Kalijodo apakah mau bekerja di perusahaan atau menjadi wiraswasta. Kalau mau bekerja di pabrik akan diberikan pelatihan sesuai kebutuhan perusahaan.
Demikian halnya jika mereka ingin bekerja sebagai wiraswasta siap memberikan pelatihan seperti salon, pijat, potong rambut, dan lainnya.
“Kami akan mengfungsikan 52 balai dan unit milik Dinsos Pemprov Jateng untuk melatih PSK Kalijodo,” kata dia.
Ditanya jumlah PSK Kalijodo yang akan dipekerjakan di perusahaan di Jateng, Rudy mengaku belum mengetahuinya karena relokasi kawasan Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta masih menimbulkan pro dan kontra.
Ia menilai persoalan Kalijodo sama seperti ketika kasus PSK Dolly di Surabaya sehingga tidak perlu dikhawatirkan karena Jateng sudah siap menampungnya.
“Pro dan kontra soal PSK Kalijodo masuk ke Jateng pasti ada. Kami menanggapinya sebagai hal yang wajar,” kata dia.
Rudy menambahkan untuk melatih dan mengawasi PSK Kalijodo di Jateng akan melibatkan petugas pekerja sosial masyarakat (PSM), tenaga sosial kesejahteraan kecamatan (TKSK), dan kader perempuan bidang kesejahteraan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Boyolali, Purwanto, mengatakan butuh komitmen PSK Kalijodo jika benar nantinya Mensos akan mempekerjakan mereka di perusahaan.
Jangan sampai keberadaan PSK bekerja di perusahaan justru menimbulkan persoalan baru.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
