Penertiban Kalijodo dilawan dengan opini bahwa banyak lahan hijau Jakarta yang dipakai untuk mal. Ahok pun menyebut hal itu hanya tudingan Daeng Aziz.
Solopos.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memastikan bahwa sepanjang masa pemerintahannya, tidak ada ruang terbuka hijau (RTH) yang dijadikan lahan komersial atau mal. Hal itu menanggapi tudingan adanya pemanfaatkan lahan RTH untuk mal dan dibiarkan Pemprov DKI.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Enggak ada RTH yang komersial. Itu kan cuma omongan Azis saja yang ngoceh-ngoceh,” kata Basuki di Balai Kota, Selasa (23/2/2016).
Pasalnya, pihaknya mengatakan dapat dipidanakan apabila mengizinkan pendirian gedung atau bangunan di atas lahan hijau. Ahok pun mempertanyakan gedung atau mal mana yang sudah dibangun di atas lahan jalur hijau.
Ia menegaskan tidak akan ada pengusaha yang mau berinvestasi di lahan hijau. “Sekarang, mau enggak orang investasi mal atau hotel di atas lahan hijau? Enggak maulah kalau enggak jelas aturannya,” kata Ahok.
Di sisi lain, Ahok menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI akan mengambil alih kembali 80% RTH yang telah diduduki. “Bongkar. Kami akan terus ambil,” kata Ahok. Baca juga: Isu Beking Kalijodo, Anton Medan: Dulu Saya Sendiri yang Setor.
Sebelumnya, penertiban Kalijodo dituding tidak akan menyelesaikan masalah. Pengacara Razman Arief Nasution menuding keputusan Pemprov DKI Jakarta itu hanya upaya politik Ahok mencari simpati umat Islam jelang pilkada.
Razman mengatakan penertiban yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta tidak menyelesaikan masalah. Alasannya, penertiban sebelumnya di Kampung Pulo, kata dia, tidak selesai. Dia meminta agar Kalijodo tidak disamakan dengan Kampung Pulo.
“Dulu di Kampung Pulo saya turun, saya lihat tidak selesai. Soal bagaimana warga dipindahkan ke rusun, kamar dan jumlahnya tidak sesuai, banjir juga tidak selesai. Jumlah KK dengan peruntukan rusunnya hanya 50%. Nah ini di Kalijodo, ada profesi aneh-aneh, tapi jangan dipersepsikan sama dengan Kampung Pulo,” katanya saat diwawancarai oleh Kompas TV, Selasa (16/2/2016) siang.
Soal prostitusi dan maraknya kriminalitas di Kalijodo, Razman menganggap langkah Ahok tidak sesuai karena tidak mengedepankan dialog. “Penyelesaian seperti ini harus komprehensif, pakai dialog, melibatkan tokoh agama, jadi dari dunia sampai akhirat. Kalau sebulan kata Ahok harus berakhir, maaf ya, ini hanya untuk kepentingan politik, cari simpati umat Islam agar terpilih [di Pilgub DKI Jakarta] 2017,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
