Penerimaan PBB Klaten capai p 2,5 miliar

Klaten (Espos)--Target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Klaten yang tahun ini ditetapkan Rp 15,3 miliar, hingga akhir Mei lalu baru tercapai Rp 2,5 miliar. Pemungutan PBB terkendala banyaknya wajib pajak (WP) yang tidak bertempat tinggal di wilayah setempat.

Kasi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten, Baried Sholihin, akhir pekan lalu, mengatakan, pemungutan PBB secara efektif baru dimulai April lalu. Pasalnya, proses pencetakan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan surat tanda terima setoran (STTS) PBB memakan waktu cukup lama.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

“Proses print-nya selesai Maret. Memang butuh waktu cukup lama karena wajib pajaknya mencapai 530.000-an orang,” ungkapnya, di kantornya. Menurut Baried, SPPT maupun STTS diserahkan ke Pemkab, dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD), lalu diteruskan ke kecamatan, desa dan pemungut pajak.

Dua tahun terakhir, katanya, target pemasukan PBB tak tercapai. Akibatnya, ada tunggakan Rp 2 miliar pada 2009 dan Rp 800 juta tahun 2008. Kendala yang dihadapi, di antaranya karena tempat tinggal WP sulit dilacak. Meskipun demikian, penghimpunan PBB yang sampai 31 Mei lalu baru tercapai Rp 2,5 miliar diyakini akan terus meningkat.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKD), Sartiyasto melalui Kabid Perimbangan, Sri Sihwinarni, menguraikan, hingga kini tercatat 29 desa sudah melunasi PBB. Hal itu, katanya, mendapat apresiasi dari Pemkab yang diwujudkan dengan pemberian penghargaan uang tunai untuk pemungut pajak (PP) dan desa.

Dijelaskan dia, penghimpunan pajak dilakukan secara intensif untuk menutup celah adanya WP yang berupaya menghindar dari kewajiban. Menurut Nanik, panggilan akrab Sri Sihwinarni, tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya juga diusahakan tertagih. “Hasilnya tunggakan tahun 2009 yang mencapai Rp 2 miliar sudah terbayar Rp 500 juta.”

rei