SOLOPOS.COM - ilustrasi (dok)

Penerimaan pajak terus digenjot pemerintah dengan mewacanakan pemberian NPWP bagi mahasiswa.

Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah terus menggenjot penerimaan pajak negara. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menargetkan mahasiswa dapat turut andil dalam peningkatan penerimaan negara sektor pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak sebelum memasuki dunia kerja.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Apabila sudah memiliki NPWP, nanti bisa meningkatkan kesadaran dalam hal perpajakan,” kata Bambang dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di kantornya, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Kendati sudah memiliki NPWP, Bambang menjelaskan apabila penghasilan per tahunnya masih berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak maka mereka tak perlu membayarnya.

“Memang ada potensi, misalnya mahasiswa tingkat III dan tingkat IV itu kan sudah ada yang berwirausaha. Tapi jangan khawatir, selagi belum melewati PTKP kan tidak ada kewajiban pemungutan,” jelasnya.

Bambang menargetkan para mahasiswa telah memiliki NPWP apabila telah lulus dari bangku perkuliahan. Dengan begitu, pemerintah dapat segera memetakan potensi penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi setiap tahunnya melalui data dari NPWP yang dimiliki oleh mahasiswa.

“Jadi nanti bagaimana lulusan S1 dan D3 bisa miliki NPWP. Kami harapkan begitu,” tukasnya seperti diberitakan Okezone.com.

Sementara itu menurut Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Muhammad Nasir, menuturkan saat ini banyak mahasiswa yang belum memahami manfaat pajak, hal ini pula yang membuat kepatuhan pajak relatif kurang saat mahasiswa lulus dan kemudian jadi wajib pajak.

“Ini masalah pajak adalah masalah yang sangat penting. Bagaimana pendanaan atau kegiatan untuk membiayai operasional atau belanja negara. Masalahnya mahasiswa kurang memahami pajak dengan baik, padahal mereka akan menjadi pebisnis yang bayar pajak atau minimal wajib pajak,” ujar mantan Rektor Universitas Diponegoro ini.

Selain rencana kepemilikan NPWP pada mahasiswa, lanjut Nasir, kerja sama dengan Kementerian Keuangan ini juga mencakup memasukkan mata kuliah pajak pada perkuliahan.

“Selama ini pajak hanya dipelajari di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum. Ke depan semua prodi bisa dimasukan materi pajak. Saya sambut baik adanya MoU ini untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak, khususnya bagi mahasiswa,” katanya seperti dilansir Detik.com.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya