Penerima BLT di 25 Desa di Wonogiri Minim, Padahal Kuota Banyak

Solopos.com, WONOGIRI — Sebanyak 25 desa di Wonogiri dinilai belum maksimal dalam menghimpun jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang bersumber dari dana desa.

Hal itu karena jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di desa-desa tersebut minim jika dibandingkan besaran dana desa yang dialokasikan untuk BLT. Bahkan, ada BLT di satu desa yang hanya disalurkan kepada tiga orang. Desa bersangkutan mengklaim penentuan tiga KPM tersebut sesuai fakta di lapangan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Berisik Bareng di Kamar, 7 Pemuda Aniaya Karyawan Hotel Bandungan Semarang

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menyebut jumlah KPM BLT minim padahal kuota yang dimiliki desa mencapai ratusan disebabkan beberapa faktor. Lelaki yang akrab disapa Jekek itu menduga penentuan KPM dilakukan secara subjektif.

Kemungkinan lain pihak-pihak yang terlibat kurang tepat dalam mengidentifikasi, pengusulan, verifikasi, dan validasi. “Atau mungkin belum paham regulasi,” ucap Bupati saat ditemui wartawan di Sekretariat Daerah (Setda), Kamis (28/5/2020),

Puskesmas di Sukoharjo Mulai Buka Layanan KB dengan Syarat, Kapan?

“Desa Sugihan [Bulukerto] hanya ada tiga KPM. Lainnya ada yang 25 KPM, 30 KPM, atau kurang dari itu. Padahal kuota desa-desa tersebut mencapai ratusan KPM,” kata Bupati.

Diminta Evaluasi

Dia tak memerinci 25 desa yang dimaksudnya. Bupati hanya membeberkan data global, tetapi tidak semua disampaikan. Sebanyak 25 desa itu terdapat di Kecamatan Paranggupito, Giritontro, dan Ngadirojo masing-masing empat desa.

Lainnya di Girowoyo dua desa, Nguntoronadi satu desa, Purwantoro satu desa, dan Bulukerto tak disebut jumlah desanya. Bupati meminta 25 desa bersangkutan mengoptimalkan kuota yang ada. Jika tidak, pemerintah pusat bakal memberi sanksi berupa pemotongan dana desa.

Data Covid-19 di Sukoharjo: Positif Ajek 69, Masih Tertinggi di Soloraya

“Masih ada ruang untuk mengevaluasi, memperbaiki data. Tinggal dilihat nanti ada perubahan tidak. Kalau ada perubahan [jumlah menjadi lebih proporsional] yang berpedoman pada regulasi, idealnya seperti itu. Kalau tidak ada perubahan, pihak terkait akan saya undang untuk dimintai penjelasan,” imbuh dia.

Kepala Desa Sugihan, Murdiyanto, mengonfirmasi penerima BLT di desanya tiga orang. Menurut dia penentuan KPM berdasar kondisi di lapangan. Dia menjelaskan sejumlah warga lainnya sudah menerima bantuan lain dari pemerintah. Sehingga tinggal tiga keluarga yang layak menjadi KPM BLT.