Peneliti: Pemerintah tak serius kembangkan BBN

Jakarta–Peneliti Bidang Biodiesel/Biofeul LIPI Dr Ir Wuryaningsih menyatakan pemerintah tidak sungguh-sungguh  mendukung pengembangan bahan bakar nabati (BBN) sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak (BBM).

PromosiJalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pengembangan dan sosialisasi bahan bakar nabati seperti bioethanol dan biodiesel itu, kalau tidak ada dukungan dari pemerintah akan percuma, kata Wuryaningsih di Jakarta, Jumat (29/5).

“Kami tiga tahun lalu semangat melakukan riset yang arahnya ke biosolar maupun bioethanol, karena tidak ada dukungan dari pemerintah akhirnya beralih ke lainnya,” katanya.

Menurut dia, program pengembangan bioethanol maupun biodiesel itu sudah muncul tiga tahun yang lalu saat harga minyak dunia naik mencapai 100 dolar AS per barel.

Pada saat harga minyak tinggi itu, banyak yang membuat bahan bakar minyak nabati, tetapi setelah minyak turun mereka juga berkurang.

Keunggulan bahan bakar minyak nabati, kata dia, pada efek lingkungannya lebih baik  sehingga tingkat polusinya lebih berkurang dibanding BBM fosil.

“Kandungan dalam polusi minyak nabati kurang sulfurnya, timbalnya, dan tingkat polusi rendah dibanding petrolium,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah harus komitmen, jika orang yang mengembangkan bahan bakar minyak nabati misalnya rakyat yang disuruh menanam tanaman jarak (Biodiesel) dan singkong (Bioethanol), kemudian tidak jadi dibeli dan dikembangkan.

Selain itu, kebijakan tentang bioetanol dan biodiesel tidak berdiri sendiri dan masih harus dicampur dengan solar asli atau premium. Padahal kalau mencampur itu ada aturan yang boleh mengoplos itu hanya Pertamina.

“Kalau arahnya ke Pertamina kalau bukan pengusaha besar tidak akan bisa masuk ke sana,” katanya.

Sebetulnya BBN bisa berdiri sendiri, karena strukturnya masih dirancang khusus untuk solar supaya tidak terjadi kerusakan mesin, maka diberi campuran sedikit solar.

Sementara komisi VII DPR RI telah melakukan dengar pendapat dengan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) membahas pengembangan bahan bakar alternatif yang bisa diperbaruhi.

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI, Tyas Indyah Iskandar, pemerintah harus terus melakukan sosialisasi mengenai bahan bakar nabati tersebut, karena di masa mendatang BBM dari fosil semakin berkurang.

Jika masyarakat tahu dan memahami tanaman yang dapat diolah menjadi bioethanol, seperti jarak dan singkong, mereka pasti akan senang menanamnya.

Saat ini, pemerintah dan DPR sedang membahas mengenai subsidi bahan bakar nabati karena harganya jauh lebih tinggi dibanding harga BBM yakni mencapai sekitar Rp 9.000 per liter.

Sementara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas mengajukan usulan subsidi bahan bakar nabati (BBN) untuk tahun 2010 sebesar Rp 1,554 triliun. Jumlah tersebut masing-masing terbagi atas Rp 429 miliar untuk subsidi bioethanol dan Rp 1,125 triliun untuk biodiesel.

ant/fid