SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

JAKARTA– Tiga aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus bersinergi mengusut renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR. Renovasi yang menelan biaya hingga Rp20 miliar itu diduga sarat dengan penyimpangan.

Ekspedisi Mudik 2024

“KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian harus bersatu menginvestigasi proyek itu,” ujar Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jamil Mubarok, Sabtu (14/1/2012).

Jamil menilai, jika penyelidikan terhadap proyek renovasi ruang Banggar hanya dilakukan oleh satu aparat penegak hukum akan sulit terungkap. Jamil melihat DPR sebagai lembaga yang cukup sulit disentuh oleh hukum.

“DPR luar biasa super power, kalau hanya satu penegak hukum susah. Makanya harus ketiganya turun tangan,” kata Jamil.

Proyek dengan nilai sebesar itu kata Jamil, sama saja memboroskan uang negara. Untuk itu, penegak hukum harus proaktif karena dikhawatirkan ada perbuatan melawan hukum dalam proyek tersebut.

“Penegak hukum harus proaktif menyelidikinya. Ada kemungkinan perbuatan melawan hukum di sana,” tandasnya. detikcom

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya