Solopos.com, JAKARTA — Pertemuan antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto di gerbong MRT baru-baru ini, membuka wacana tentang kemungkinan partai pendukung Prabowo, utamanya Gerindra, bergabung dengan pemerintahan mendatang. Hal itu memantik kritik dari kubu pendukung Jokowi.
Sebelumnya, partai pendukung Prabowo lain, seperti PAN dan Demokrat sudah sejak awal melakukan pendekatan ke kubu Jokowi. Masih terjadi tarik ulur soal penting tidaknya keberadaan oposisi dalam pemerintahan mendatang.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menurut Pimpinan Kolektif DPN Seknas Jokowi, Dono Prasetyo, keberadaan oposisi tetap penting dalam sistem demokrasi, sesuai dengan prinsip check and balance.
“Oposisi bukanlah sesuatu yang asing di negeri kita, oposisi sudah ada sejak awal republik, kita ingat dahulu ada partai Masyumi atau PNI yang selalu bergantian dalam memerintah dan oposisi,” ujar Dono dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7/2019).
Dalam pandangan Dono, politikus sekarang lebih pragmatis dan silau terhadap kekuasaan, seolah ada pandangan bila menjadi oposisi kelak akan menderita.
“Mengapa takut menderita, politik adalah bagian dari perjuangan, bukan untuk mencari kesejahteraan bagi diri sendiri, jadi penderitaan adalah bagian dari perjuangan itu,” katanya.
Dalam perkembangan terakhir, ada figur pendukung Prabowo, sengaja membuat bluffing. Misalnya ada yang mengajukan syarat kubu Prabowo dapat 45 persen dalam komposisi kabinet.
“Ini jelas tuntutan yang tidak masuk akal, saya kira ucapan tokoh tersebut sangat subjektif, artinya di luar sepengetahuan Pak Prabowo. Itu ucapan seorang oportunis, diberi angin sedikit, langsung disambar,” kata Dono.
Dono menyebut, Prabowo adalah mantan komandan pasukan yang sangat berpengalaman di medan tempur, bahwa seperti halnya pertarungan dalam pilpres, demikian juga dalam pertempuran, kalah atau menang adalah biasa.
“Justru kekalahan hari ini kita jadikan pelajaran, untuk meraih kemenangan dalam pertarungan berikutnya,” ujarnya lagi.
Dono menyebut pengalaman PDIP yang pernah menjadi oposisi selama SBY berkuasa (2004-2014), yang tetap terlihat tenang, dan terus menyampaikan masukan konstruktif pada rezim yang berkuasa, seperti soal kenaikan harga BBM dan bantuan langsung tunai.
“Jangan bebani Pak Jokowi lagi, oposisi bukan hal tabu, bila ingin beroposisi katakan saja dari sekarang,” imbuh dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
